Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha jasa logistik menyarankan agar Paket Kebijakan XV yang dirilis pemerintah bukan hanya menargetkan penurunan dwelling time tetapi juga berdampak pada keamanan jalur.
Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan, target pemerintah menurunkan dwelling time dalam paket kebijakan terbaru harus membenahi terlebih dahulu sistem online di pelabuhan. Pemerintah harus memastikan layanan online tersebut terintegrasi dari pelayaran sampai bea dan cukai.
"Penurunan DT [dwelling time] diprioritaskan untuk jalur prioritas dan jalur hijau. Seharusnya DT kedua jalur ini cuma satu hari," ujarnya melalui telepon kepada Bisnis, Minggu (8/1/2017).
Dia juga menitikberatkan pentingnya penurunan angka dwelling time namun jangan sampai standar pengawasan dalam pemeriksaan malah menurun. Hal ini terutama karena maraknya penyelundupan barang illegal melalui pelabuhan.
"Masalah karantina di pelabuhan juga harus diperhatikan dan dicari solusinya," ungkapnya.
Dia juga berharap agar pemerintah mencantumkan penerapan sertifikasi AEO untuk importir. Tujuannya, agar importir yang baik bisa lebih cepat melalui proses dwelling time.
Â
