Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Herman YL Wutun berharap campur tangan pemerintah untuk mengembalikan popularitas KUD. Lantaran jumlah KUD saat ini tidak berkembang dan yang aktif semakin sedikit.
Dia menyebutkan pada Orde Baru, jumlah KUD mencapai 9.000 unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga. Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif tidak sampai 50% dari jumlah yang ada sejak zaman Orde Baru tersebut.
"Mungkin tinggal 30% dari 9 ribu KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (21/12/2016).
Herman menegaskan KUD saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan, terutama bagi para petani dan nelayan. Adapun, KUD pada masanya dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk mendorong program swasembada pangan dapat melalui pemberdayaan kembali KUD. "Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil," tambahnya.
Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan secara kuantitas KUD sangat kuat karena memiliki sekitar 13,4 juta kepada keluaga.
"Kalau melihat kuantitas KUD yang ada yaitu sebanyak 9.437 KUD, yang menyerap 13,4 juta kepala keluarga , maka itu jumlah yang sangat signifikan dan besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/12/2016).
Meliadi memberi catatan perihal keaktifan anggota yang menurutnya menjadi tantangan utama untuk menghidupkan kembali KUD.
"Apakah jumlah sebanyak itu aktif semua? atau sebagian ada yang terengah-engah, bahkan tidak aktif sama sekali?, ini yang menurut saya jadi tantangan bagai Induk KUD sekarang, bagaimana bisa merevitalisasi anggotanya," katanya.
Menurutnya, aset dan sumber daya KUD yang sedemikian besar akan percuma jika organisasi KUD baik di pusat sampai daerah, tidak terlibat aktif dalam pembangunan koperasi.
"Hirarki organisasi KUD mulai dari Induk KUD sampai ke tingkat KUD di daerah, itu sudah sangat bagus dan relevan.
Meliadi berpendapat tantangan utama KUD ialah antar lembaga tersebut saling berebut lahan bisnis. Untuk itu pembenahan hierarki KUD harus dilakukan sehingga peran masing-masing KUD menjadi lebih jelas.
"Untuk itu hirarki organisasi ini harus dimanfaatkan, jika di bawahnya sudah tertata baik, maka semakin keatas semakin kuat. Inilah yang diharapkan dari KUD," tambahnya.
