Bisnis.com, JAKARTA--Produsen kendaraan berharap terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban dapat menjadi fasilitas pendukung logistik industri otomotif dengan layanan dan akses yang lebih lancar.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan industri tidak mempermasalahkan lokasinya, selama akses ke pelabuhan tersebut lancar.
"Pabrik kita banyak di Karawang dan sekitarnya. Kita tinggal hitung saja mana yang lebih dekat [antara Tanjung Priok dan Patimban]," ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/12).
Dia menambahkan industri kendaraan juga akan melihat fasilitas dan pelayanan di terminal yang akan dibangun pada 2017 tersebut.
Selain itu, Kukuh menegaskan industri akan memperhitungkan komponen tarif penanganan bongkar muat kendaraan.
Sejauh ini, dia menuturkan industri dari sekitar Karawang dan sekitarnya masih mengunakan terminal kendaraan milik PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).
"Sekarang sudah cukup bagus yang di IKT," paparnya.
Di sisi lain, dia mengaku dirinya belum tahu banyak soal rencana pembangunan terminal kendaraan, sebagai bagian dari rencana pembangunan Pelabuhan Patimban.
Sama dengan Kukuh, Direktur PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) I Made Dana M.Tangkas juga mengaku tidak tahu rencana pemerintah tersebut.
Namun, dia meyakini akses ke Pelabuhan Patimban akan jauh lebih lancar dibandingkan ke Pelabuhan Tanjung Priok mengingat kemacetan menuju pelabuhan di ujung Utara Jakarta tersebut.
Dari sisi industri otomotif, dia menegaskan perusahaan hanya menginginkan terminal kendaraan yang berkualitas. Menurutnya, terminal kendaraan harus steril dari sisi kualitas lingkungannya.
"Kalau di sebelahnya ada galangan kapal. Mereka semprot kena mobil kita jadi masalah," ungkapnya.
Kualitas infrastrukturnya juga sangat penting. Jalan akses, lanjutnya, tidak boleh berbatu karena berbahaya bagi kendaraan yang diangkut.
Selain itu, produsen yang melakukan pengiriman kendaraan melalui terminal akan mengutamakan pelayanan penanganan kendaraan (handling).
Selanjutnya, dia mengatakan penanganan dokumen bea cukai menjadi pertimbangan bagi produsen.
Terkait dengan terminal kendaraan di Patimban, dia menilai pembangunan fasilitas baru akan diperlukan karena adanya potensi kenaikan volume ekspor kendaraan dari Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah harus menghitung arus kendaraan ekspor, impor dan pengiriman dari Jawa ke pulau lain.
Dari data Kementerian Perhubungan, Indonesia akan membangun terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban dengan kapasitas 485.000 CBU (completely build up) unit.
Kapasitas ini hampir menyamai kapasitas lapangan penumpukan terminal PT IKT, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II, yakni 410.189 CBU unit dan penyimpanan tertutup untuk 45.000 CBU unit.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengungkapkan pihaknya sudah mengirimkan surat ketertarikan sebagai operator Pelabuhan Patimban kepada Kementerian Perhubungan.
"Masih menunggu respon lebih lanjut. Di internal Pelindo II kami melakukan preliminary study dari berbagai aspek," katanya, Senin (19/12).
Dia menambahkan perusahaan akan mempertimbangkan semua kondisi selama keputusan akan memberi nilai tambah bagi Pelindo II.
Jika perusahaan menjadi operator, dia menegaskan pihaknya akan mengutamakan konsep sinergi antara IKT dan terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai pemerintah seharusnya tidak membangun pelabuhan baru berdekatan dengan pelabuhan yang telah ada (existing).
Apalagi, jenis layanan pelabuhannya sama persis seperti Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Tanjung Priok, yakni layanan peti kemas dan kendaraan.
"Dari dulu saya bilang keberadaan dua pelabuhan berdekatan pasti akan mengerus yang existing," ujarnya.
Agar tidak saling mematikan, dia mengungkapkan pemerintah harus membagi fungsi terminal kendaraan di kedua pelabuhan tersebut.
Misalnya, terminal kendaraan di Patimban hanya menangani pengiriman kendaraan untuk nasional.
Sementara itu, IKT di Tanjung Priok melayani kegiatan ekspor dan impor.
Strategi lain, dia mengatakan pemerintah bisa langsung menunjuk Pelindo II sebagai operator di Pelabuhan Patimban.
"Selaku pengusaha, mereka pasti tahu ceruk bisnisnya," ujarnya.
