Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih kesulitan menggenjot produktifitas kelapa karena terganjal sejumlah persoalan di lapangan.
Kepala Dinas Perkebunan Arief Santosa mengatakan pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk menggenjot produktifitas kelapa. Ini terjadi karena kelapa belum menjadi komoditas prioritas yang sedang dikembangkan oleh pihaknya."Anggaran untuk sekarang dibawah 500 jutaan untuk dilakukan pembibitan," katanya di Bandung, Jumat (9/12).
Rencana mengembangkan komuditas ini menurutnya juga disebabkan sejumlah persoalan seperti terus terjadi pengurangan lahan perkebunan kelapa hingga mencapai angka 40%. Kondisi ini menyebabkan keuntungan yang didapat petani tidak seimbang, cenderung merugi."Pohonnya rata-rata tua, jadi output dan input dari kelapa tidak berimbang," ujarnya.
Sementara itu ia menyebut luas lahan perkebunan kelapa yang tersisa di Jawa Barat kini tinggal 162.000 hektar, yang sebagian besarnya adalah milik masyarakat dan sebagian lainnya dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS). "Hampir 52% itu milik warga," cetusnya.
Pihaknya berharap Pusat hingga daerah mulai melirik potensi ini agar produktifitas kelapa bisa ditingkatkan. Terlebih Jabar mempunyai pesisir pantai utara dan juga selatan yang luas sehingga mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan kelapa.“Perlu revitaliasi perkebunan kelapa lama dengan yang baru harus ada, saat ini kami dan pusat berbagi anggaran Rp1,3 miliar,” katanya.
Selain itu pihaknya pun telah melakukan beberapa upaya kecil untuk melakukan inovasi dalam pembibitan kelapa, yaitu dengan menanam varietas baru kelapa hybrida, dan bibit yang dihasilkan kemudian dibagikan ke masyarakat secara gratis.
Kemudian upaya lain yang telah dilakukan olehnya dengan cara melakukan kerjasama dengan PHRI dalam bentuk distribusi souvenir dari kelapa yang kemudian dimasukan dalam biaya menginap di hotel tersebut yang nantinya pengunjung akan include mendapatkan souvenir kelapa dari UKM masyarakat setempat. "Itu sudah pernah terjadi, kita harus kerjasama menyeluruh dengan pariwisata, UKM, dan juga perkebunan," ujarnya.
Saat ini ia menuturkan peluang besar dari industri kelapa ini sangat besar, semisal perusahaan minyak, perusahaan kosmetik, perusahaan nata de coco, dan industri lainnya terus berebut kuota kelapa yang menjadi bahan dasar produk industri perusahaan tersebut."Sekarang kita di urutan 7-8 untuk nasional," pungkasnya
Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan persoalan ini bisa dituntaskan dengan tiga langkah. Pertama, pemerintah harus mendorong produktifitas kelapa agar dapat menghasilkan kelapa dengan kualitas dan juga kuantitas yang baik. Kemudian kedua adalah dengan cara meningkatkan pemasaran untuk varietas kelapa asal Jabar, hal tersebut menurutnya akan meningkatkan gairah produksi dari para petani di daerah agar bergairah dalam bertani kelapa."Kita juga bantu pemasarannya," katanya.
Selanjutnya yang ketiga adalah jaminan hukum lahan, ia menyebut permasalahan lahan sangat berpengaruh terhadap faktor produksi kelapa sehingga ia mengakui perlu adanya dukungan dari segi bantuan legalitas hukum."Dengan tiga upaya itu, diharapkan akan meningkatkan produksi," ungkapnya.
