Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan riset untuk menyusun kebijakan dan program inklusi untuk disabilitas.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa program-program bagi penyandang disabilitas berjalan dengan optimal dan bisa tepat sasaran.
“Oleh sebab itu kami membutuhkan riset berdasarkan bukti yang tepat. Melalui seminar ini kami ingin menyusun agenda riset dengan pihak terkait untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif atas disabilitas,” jelas Vivi melalui siaran pers yang diterima, Kamis (8/12/2016).
Dia menyebut agenda riset itu bekerja sama dengan CBM, Netherlands Leprosy Relief (NLR), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), dan Pusat Kajian Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa).
Sebenarnya, kata Vivi, pemerintah sudah berkomitmen menjamin hak-hak penyandang disabilitas salah satunya dengan menggarisbawahi kebutuhan untuk memperhatikan isu-isu disabilitas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Orang dengan Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities dengan mengesahkan Undang-undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
