Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tekan Impor Pangan, 65 Klaster Koperasi Pertanian Disiapkan

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (koptan) yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Pekerja mengangkut beras di gudang Bulog Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (18/5/2015)./Antara-Moch Asim
Pekerja mengangkut beras di gudang Bulog Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (18/5/2015)./Antara-Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (koptan) yang tersebar di seluruh Tanah Air. Koptan tersebut disiapkan untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor pangan.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan jika koptan berjalan baik maka impor pangan bisa ditekan.

"Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwujud segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud enggak ada lagi impor," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/12/2016).

Puspayoga menjelaskan dari 65 klaster tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto.

Adapun, Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.

"Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji supaya kita 'potong' rentenir. Hasil panen itu juga kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini enggak, petani terima bersih kita yang ambil," tambahnya.

Menurutnya, apa yang digagas ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.

"Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper