Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Kelautan Akan Ubah Sistem yang Terkooptasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad mengubah sistem yang terkooptasi di negeri ini terkait dengan pemberantasan pencurian ikan yang telah lama terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
Nelayan asing pelaku pencurian ikan (illegal fishing) di Belawan, Sumatra Utara, Kamis (21/5)./Antara-Irsan Mulyadi
Nelayan asing pelaku pencurian ikan (illegal fishing) di Belawan, Sumatra Utara, Kamis (21/5)./Antara-Irsan Mulyadi

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad mengubah sistem yang terkooptasi di negeri ini terkait dengan pemberantasan pencurian ikan yang telah lama terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.

"Saya menyadari di Indonesia sebuah sistem telah terbentuk lama sehingga 'illegal fishing' menjadi seperti 'business as usual'," kata Susi Pudjiastuti dalam Seminar Nasional Kemaritiman yang digelar Ikatan Alumni Universitas Diponegoro di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Menurut Susi, tindakan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan nasional sudah terjadi sejak 1960-an dan 1970-an.

Namun, katanya, hal tersebut menjadi membabi buta secara luar biasa pada dekade 2000-an, terutama setelah adanya pemberian izin resmi konsesi menangkap ikan kepada kapal-kapal asing untuk menangkap di kawasan perairan Indonesia.

Pada era sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak kapal asing yang mendapatkan izin registrasi tersebut sehingga seolah-olah memberikan keabsahan bahwa yang mereka lakukan legal di sini.

Untuk itu, saat mulai menjabat, dirinya berfokus kepada penenggelaman kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal sebagai upaya untuk memberikan "deterrent effect" atau efek jera.

Menteri Susi juga menyadari apa yang dilakukannya tidak mudah dan tidak biasa. "Begitu kami tertibkan 'nyolong' masih ada, tetapi tidak seperti dulu lagi," katanya.

Seminar bertajuk "Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat" bagian dari Reuni Akbar Undip 2016.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menginginkan sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di RI.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan garis pantai kedua terpanjang setelah Kanada, karena itu seyogyanya industri perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan," kata Rosan Roeslani dalam Rakernas Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (7/11).

Pihaknya mengapresiasi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan program poros maritim dunia di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper