Bisnis.com, MEDAN - Untuk menekan jumlah pungutan liar di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Sugihardjo menyebutkan akan memperjuangkan peningkatan penghasilan pegawai. Salah satunya mendorong unit pelayanan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Sugihardjo menjelaskan beban kerja di lingkungan Kemenhub saat ini cukup berat. Apalagi para petugas lapangan. Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menambah beban pegawai, maka peningkatan penghasilan (tunjangan) menjadi salah satu solusi.
“Kementerian Perhubungan ini sudah good governance. Melayani publik dengan baik. Tapi memang harus diakui belum clean governance. Salah satu faktornya ya pendapatan pegawai yang belum sesuai. Bandingkan saja dengan renumerasi Kementerian Keuangan,” paparnya, Jumat (25/11/2016).
Lebih lanjut, dia menyebutkan bukti bahwa Kemenhub telah menjalankan good governance adalah kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terus meningkat setiap tahunnya.
Sugihardjo merinci, pada 2014, PNBD Kemenhub mencapai Rp2,1 triliun, pada 2015 Rp4,16 triliun dan pada tahun ini diproyeksi mencapai lebih dari Rp6 triliun.
“Kami ditarget PNBP mencapai Rp9,5 triliun. Ini lebih dari deviden empat bank BUMN. Kalau kesejahteraan belum cukup, bagaimana pegawai menghadapi iming-iming? Oleh karena itu, memang benar, kepala kantor harus mengajukan tambahan anggaran. Kami mendorong unit pelayanan jadi BLU agar pengelolaan keuangan lebih fleksibel,” kata Sugihardjo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) Kemenhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
