Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk tim sosialisasi lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Gunung Ciremai, Kuningan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menyambut baik rencana ESDM membuka kembali lelang WKP Ciremai. Menurutnya, investasi di Ciremai sebetulnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Kemarin penolakan ada di masyarakat. Masih banyak isu yang harus dijelaskan,” katanya pada bisnis di Bandung, Jumat (25/11/2016).
Pihaknya belajar dari kasus lelang terdahulu di mana masyarakat masih ketakutan dengan berbagai macam isu. Dia memetakan antara lain isu puluhan desa yang dievakuasi, ancaman air akan hilang karena eksploitasi panas bumi, isu lokasi eksploitasi di Taman Nasional CIremai, masih tertanam di warga.
“Kita pernah mengundang seluruh kepala desa terkait ini, sampai saat ini mereka masih belum menerima [WKP Ciremai],” tuturnya.
Menurutnya sebelum Chevron mengundurkan diri sebagai pemenang WKP Ciremai, pihaknya berusaha menjelaskan manfaat adanya proyek panas bumi di kawasan tersebut.
Para kepala desa sengaja diajak bicara karena dianggap bisa menjelaskan pada warganya. “Mereka kepala desanya belum paham juga, isu-isu tersebut sudah dibantah,” paparnya.
Keberadaan tim sosialisasi khusus menurutnya bisa kembali menjelaskan sejumlah klarifikasi yang dilakukan pihaknya. Seperti isu panas bumi sebagai energi ramah lingkungan, tidak membangun di kawasan Taman Nasional, dan tidak adanya rencana evakuasi.
“Saya kira sosialisasi terus menerus. Dulu ESDM juga menjawab isu-isu tersebut tapi tidak mempan,” katanya.
Heryawan mengaku agar pemahaman bahwa proyek panas bumi tidak mengganggu lingkungan, ketersediaan air terancam dan konstruksi yang tidak mengganggu kawasan, pihaknya mengajak para kepala desa untuk mengunjungi PLTP Kamojang dan Darajat, Garut.
“Pengeboran di sana sudah ada,bagaimana keadaan di sana. Ini belum terlaksana, tapi desa mengaku masih khawatir,” ujarnya.
Pemprov Jabar sendiri saat itu tengah melakukan pendekatan terus menerus, namun UU baru membuat kewenangan panas bumi kembali ke pusat membuat sosialisasi terhenti.
Namun dengan kembali dibukanya rencana lelang WKP Ciremai, pihaknya berharap kali ini sosialisasi khusus akan lebih terarah dan tidak mendapat penolakan.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas ESDM Jabar Eddy M Nasution memastikan jika pihaknya turut dilibatkan dalam panitia lelang WKP Ciremai sebesar 150 MW.
Menurutnya pekerjaan tim masih berat karena di lapangan masih ada penolakan. “Di masyarakat ada efek kepedulian lingkungan yang berlebihan, mereka khawatir Ciremai dipakai seluruhnya untuk panas bumi,” katanya pada bisnis.
Menurutnya langkah-langkah sosialisasi di lapangan sebetulnya sejauh ini masih terus berlanjut. Diakui Eddy, salah satu target sosialisasi yang harus dimasuki tim adalah beberapa masyarakat adat yang memandang bahwa Ciremai tidak boleh dikotori industri.
“Wilayah panas bumi memang kelihatannya besar, tapi eksploitasinya sendiri di dalam tanah. Kekhawatiran air berkurang tidak juga karena dikembalikan lagi ke reservoar,” tuturnya.
Eddy melihat meski terkesan berat, proyek Ciremai memang harus dilanjutkan karena potensinya signifikan. Lelang WKP sendiri akan menentukan berapa besar potensi panas bumi yang ada di Ciremai, karena itu Pemkab Kuningan dituntut untuk mengawal ini.
“Mereka harus intensif juga ke lapangan karena ini penting bagi Kuningan,” katanya.
Pihaknya mengakui investasi panas bumi di Jawa Barat sejauh ini masih lemah meski potensi kawasan tersebut disebut paling tinggi di Indonesia. Namun mahalnya biaya eksporasi dinilai pihaknya membuat minat investor menciut untuk menanamkan modal. “Minat investor sejauh ini masih lemah,” keluhnya.
Diberitakan bisnis sebelumnya, pemerintah akan segera kembali melelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai. WKP Gunung Ciremai direncanakan untuk dikembangkan sebesar 55 MW dan diharapkan dapat berproduksi tahun 2025.
WKP Gunung Ciremai terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, memiliki potensi sumber daya panas bumi serata 150 MW.
“Pemerintah akan jalan terus dan akan kembali melakukan tender Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi Gunung Ciremai sebelum akhir tahun ini. Kita tidak boleh mundur karena ini untuk rakyat dan demi kebutuhan listrik yang harus dipenuhi”, ujar Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak.
