Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Susi Restrukturisasi Pegawai Kementerian Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi tawaran kepada pegawai negeri sipil (PNS) KKP yang berumur di atas 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun untuk pensiun dinin
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti./.Reuters-Beawiharta
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti./.Reuters-Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi tawaran kepada pegawai negeri sipil (PNS) KKP yang berumur di atas 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun untuk pensiun dini.

Pensiun dini merupakan cara Susi untuk merestrukturisasi pegawai di lingkup KKP dengan mengganti tenaga tua dengan tenaga muda. PNS yang mengajukan pensiun dini nantinya akan mendapatkan gaji sebesar sisa masa kerja 8 tahun --karena umur pensiun PNS sesungguhnya 58 tahun-- plus dana modal kerja sebagai kompensasi senilai Rp400 juta per orang. Modal kerja itu dapat digunakan oleh para pensiunan untuk membuka usaha kecil dan menengah.

"Program restrukturisasi bukan program pembuangan pegawai, bukan program pensiun dini dalam arti kita tidak menghargai dedikasi dan bakti para pegawai KKP. Tetapi KKP mempunyai misi, membawa misi pemerintah yang sangat berat bebannya ke depan," ujarnya saat memberikan arahan kepada pegawai KKP, Rabu (23/11/2016).

Para pensiunan nantinya akan diganti oleh tenaga-tenaga muda yang berasal dari lulusan terbaik universitas di seantero negeri.

"Kita akan merekrut 30% anak anak terbaik dari semua universitas atau fakultas di Indonesia untuk masuk membawa suasana dan tenaga baru ke dalam KKP," ujar Susi.

Susi mengaku telah bernegosiasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) soal insentif penuh dalam program pensiun dini.

Sementara itu, Sekjen KKP Sjarief Widjaja menyebutkan instansinya menargetkan 1.020 PNS mengikuti program pensiun dini hingga tahun depan. Adapun jumlah PNS KKP saat ini sekitar 11.000 orang. Jika ada PNS yang ikut serta tahun ini, KKP menyiapkan anggaran Rp40 miliar untuk uji coba.

"Karena kami mau lihat skema yang ada ini. Konsultan sudah kami undang. Ini kan sifatnya sukarela," jelas Sjarief.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sri Mas Sari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper