Bisnis.com, JAKARTA—Rencana pemerintah membuka bandara sipil dalam kawasan militer di Yogyakarta, Purbalingga dan Tasikmalaya dinilai bakal menambah jumlah pengguna jasa angkutan udara domestik ke depannya.
Ketua Penerbangan Berjadwal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan ide untuk membuka bandara sipil dalam kawasan militer atau enclave sipil sebenarnya sudah sejak lama.
“Bandara Gading Yogyakarta sebenarnya sudah dikembangkan pemerintah sejak 2-3 tahun terakhir ini. Begitu pula dengan Bandara Wirasaba Purbalingga. Namun, hingga saat ini, ide tersebut belum terealisasi,” katanya di Jakarta, Rabu (23/11).
Bayu menilai kegiatan masyarakat yang berada di sekitar tiga bandara tersebut selama ini hanya didukung oleh alat transportasi darat, baik transportasi yang berbasis jalan maupun kereta api.
Dengan adanya bandara, lanjutnya, masyarakat akan mendapatkan pilihan alternatif untuk menunjang aktivitasnya. Dia optimistis ada peluang dari masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan udara, terutama untuk kegiatan bisnis maupun pariwisata.
“Saya kira adanya enclave sipil ini cukup baik karena memberikan keuntungan tidak hanya buat maskapai, tetapi juga penumpang. Tapi untuk tahap awal, frekuensi terbang ke tiga bandara mungkin masih akan terbatas,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Bayu juga berharap pemerintah kali ini dapat mengatur lebih jelas terkait pengoperasian bandara enclave sipil ini. Pasalnya, aturan pengelolaan bandara enclave sipil selama ini masih belum jelas.
Dia menambahkan ketidakjelasan aturan dan pengelolaan bandara enclave sipil membuat seluruh proses di bandara menjadi panjang. Tentunya, proses yang panjang justru malah menimbulkan biaya tidak perlu.
“Misalnya terkait izin groundhandling, nanti izinnya ke siapa. Lalu, mana wilayah sipil, dan mana wilayah TNI AU, dan lain sebagainya. Kalau ini oke, urusan maskapai di bandara enclave sipil juga lebih lancar,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kemenhub akan bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara guna mengoptimalkan beberapa pangkalan udara antara lain Bandara Gading Yogyakarta, Bandara Wirasaba Purbalingga, dan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan mengatakan ketiga pangkalan udara memiliki potensi pariwisata yang menarik. Untuk itu, Kemenhub menginginkan agar ketiga pangkalan udara dapat menjadi bandara komersial.
“Kami harap ini bisa semakin memudahkan akses transportasi dari dan ke daerah, sehingga dapat juga menarik wisatawan dan investor. Alhasil, perekonomian masyarakat setempat juga bakal meningkat,” katanya.
Tahapan yang akan dilakukan Kemenhub untuk merealisasikan rencana itu antara lain, pertama, membuat nota kesepahaman antara Kemenhub dengan TNI AU dan pemerintah daerah setempat.
Kedua, membentuk unit Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Ketiga, memenuhi segala persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan, termasuk penerbitan Sertifikat Bandar Udara (SBU), Airport Emergency Plan (AEP), dan lain sebagainya.
Saat ini, Bandara Gading memiliki landas pacu (runway) sepanjang 1400x45 meter, taxiway 106x18 meter, dan apron 110x70 meter. Dengan demikian, pangkalan udara tersebut mampu melayani penerbangan dengan pesawat komersial jenis ATR.
Sementara itu, Bandara Wiradinata memiliki landas pacu sepanjang 1200x30 meter dengan luas apron 37x37 meter dan taxiway 88x25 meter. Adapun, landas pacu bakal diperpanjang hingga 1.800 meter.
Selain itu, Wiradinata juga sudah dilengkapi terminal penumpang, VIP room, tower, dan hanggar. Sayangnya, pangkalan udara tersebut masih belum memiliki gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKPPK).
Untuk Bandara Wirasaba, panjang landas pacu saat ini baru mencapai 850x50 meter dengan luas apron sebsar 100x45 meter dengan taxiway 30x25 meter. Pangkalan udara sendiri sudah dapat didarati Pesawat Casa 212, dan sejenisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
