Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta berkomitmen menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat, guna mengoptimalisasi target penurunan biaya logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan pemerintah sudah mengulur waktu yang terlampau lama untuk merampungkan Pelabuhan Patimban.
“Seharusnya pemerintah konsisten membangun Patimban segera sesuai dengan instruksi Wapres JK [Jusuf Kalla] sewaktu memutuskan membatalkan Cilamaya tahun lalu, dan JK menjanjikan pengganti Cilamaya akan siap dalam satu tahun,” ungkap Zaldy kepada Bisnis, Minggu (13/11/2016).
Dia menilai pemerintah enggan menyelesaikan kesepakatan dan perjanjian kontrak pinjaman (financial closing) Pelabuhan Patimban karena masih terbentur keinginan mengoptimalisasi Pelabuhan Kalibaru atau New Priok. Menurut Zaldy, keengganan ini diduga karena adanya kekhawatiran bahwa Pelabuhan Patimban akan membuat New Priok tidak terlalu laku bagi pengguna jasa.
“Apabila ini benar, pemerintah masih memilih biaya logistik yang lebih tinggi daripada memberikan solusi bagi para pengguna jasa pelabuhan untuk mendapatkan pelabuhan yang murah dan dekat kawasan industri,” jelasnya.
Zaldy beranggapan Nerw Priok adalah pelabuhan yang salah lokasi apalagi karena pemerintah masih mempercayakan operatornya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dia menilai Pelabuhan Patimban bisa mengefisiensikan biaya logistik jika dipegang oleh operator nonperusahaan pelat merah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pelabuhan Patimban berpeluang besar dikelola oleh swasta nasional atau pihak asing. Hal tersebut diakui Luhut akan berguna untuk mengembangkan transfer ilmu antara operator swasta nasional dan swasta asing kepada masyarakat dalam negeri.
“Patimban nanti Jepang mau ikut [mengoperasikan] sambil mereka mendidik orang kita juga,” jelasnya.
Dia pun sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Patimban. “Saya berharap itu bisa selesai sampai 25 [November] ini, biar sesuai time table," tutur Luhut.
Menteri yang baru saja melakukan kunjungan ke Jepang pada Oktober lalu mengatakan pembangunan dari Patimban akan didanai oleh pemerintah Jepang dengan nilai US$1,7 miliar. Dia juga mengelak bahwa Pelabuhan Patimban akan diprioritaskan sebagai jalur impor untuk industri otomotif dari Jepang.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 miliar. Sebagai informasi, dana pendamping pinjaman untuk proyek Pelabuhan Patimban diproyeksikan sebesar US$595 juta.
Tahap selanjutnya negosiasi antara pemerintah dan Jepang akan kembali berlanjut, setelah proyek Patimban resmi masuk dalam blue book. Nantinya Kemenhub juga menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, misalnya terkait pengadaan lahan dan lain sebagainya.
Patimban diproyeksikan mulai beroperasi sekitar 3,4 juta TEUs/tahun pada 2021. Kapasitas pelabuhan juga akan dikembangkan menjadi 7,5 juta TEUs sampai 8 juta TEUs/tahun dengan proses pembangunan mencapai fase 3.
