Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industri Logistik di Indonesia Dikuasai Asing

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mencemaskan bahwa industri logistik di Indonesia masih dikuasai asing sehingga perlu ada kebijakan reformatif.
Pesawat kargo/Ilustrasi
Pesawat kargo/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mencemaskan bahwa industri logistik di Indonesia masih dikuasai asing sehingga perlu ada kebijakan reformatif.

"Industri logistik Indonesia masih dikuasai asing. Bayangin saja, salah satu perusahaan asing yang beroperasi di negara kita bisa menikmati laba hingga empat kali lipat dibanding di Singapura dan 60 persen total omzet didapatkan hanya dari pasar Indonesia," kata Yukki dalam rilis, Kamis (10/11/2016).

Menurut dia, sejak ALFI berdiri pada 2014, pihaknya dengan konsisten terus mendesak reformasi kelogistikan nasional.

Ia menyarankan pemerintah serius melakukan selain harmonisasi deregulasi yang jadi fokus utama, juga perlu hal lain seperti infrastruktur baik yang berjenis perangkat lunak maupun keras, dan fiskal-moneter serta pendidikan.

Yukki percaya daya saing RI akan membaik bila setidaknya biaya logistik diturunkan sebesar 5 persen saja, maka akan berpengaruh pada perbaikan kinerja hingga 0,5-0,7 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menyatakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterapkan oleh pemerintah seperti dalam industri pelayaran nasional, jangan sampai memberatkan industri transportasi nasional.

"Kami cukup mengerti bahwa itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik, seharusnya perlu dilihat lagi itu kenaikannya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," kata Carmelita.

Pihaknya tengah merumuskan rekomendasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat ini, termasuk saran-saran atas regulasi yang ditetapkan pemerintah yang kurang pas bagi pengembangan transportasi nasional.

Berdasarkan data Indonesian National Shipowners Association (INSA), PNPB untuk sektor pelayaran dinilai sangat memberatkan industri pelayaran karena ada 435 pos tarif baru atau tambahan yang sangat bervariasi dan sulit diidentifikasi.

Ia mengatakan akan memberi respons yang konstruktif kepada pemerintah untuk mencari solusi yang lebih strategis dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efektif dengan memanfaatan teknologi informasi untuk sektor transportasi.

"Untuk semua itu kami ingin berdampingan dengan pemerintah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper