Bisnis.com, KUTA - Kementerian Perhubungan menggelar The Final Regional Meeting of International Maritime Organization-Norad Project on Ratification and Implementation of IMO Instruments for Marine Environment Protection mulai 9 November hingga 11 November 2016.
Acara tersebut dihadiri perwakilan beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, perwakilan IMO-Norad dan konsultan IMO-Norad.
IMO-Norad Project merupakan salah satu program IMO yang memberikan bantuan bagi negara-negara di Asia Timur untuk mempercepat ratifikasi konvensi IMO di bidang lingkungan maritim.
Salah salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia saat ini antara lain konvensi Ballast Water Management (BMW). Adapun, konvensi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran spesies air yang berbahaya yang berasal dari air ballast di dalam kapal.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan dengan ratifikasi BMW tersebut, kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional harus memiliki prosedur yang tepat dalam mengelola air ballast, sebelum memasuki perairan Indonesia.
“Saat ini sudah 48 negara yang telah meratifikasi konvesi BWM. Dengan demikian, konvensi BMW ini akan mulai berlaku secara penuh atau full entry into force, terhitung pada 8 September 2017," katanya, Rabu (8/11/2016).
Seperti diketahui, air ballast adalah air yang digunakan oleh kapal pada saat muatan kosong, atau setengah terisi sebagai pemberat untuk menjaga stabilitas, keseimbangan kapal. Saat mengisi, air ballast tersebut diperkirakan membawa ribuan jenis spesies yang ke dalam kapal, seperti bakteri ubur-ubur, larva, dan telur hewan, dan lain sebagainya.
Ketika dibuang ke laut, spesies yang terbawa itu berpotensi membahayakan kehidupan lingkungan laut, mengubah ekosistem laut dan mengganggu kesinambungan pemanfaatan sumber daya pantai.
Selain itu, kegiatan lain sebagai pelaksanaan dari IMO Norad Project, adalah bantuan untuk program Particuculary Sensitive Sea Areas (PSSA), yaitu suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktifitas pelayaran internasional.
Tindakan perlindungan untuk wilayah PSSA dapat dilakukan melalui penetapan antara lain mandatory reporting for tanker carrying heavy grades of fuel oil, traffic separation schemes, areas to be avoided, no anchoring area, discharge prohibit tions for special area, pilotage regimes dan penggunaan existing IMO measures lainnya.
