Bisnis.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim anggaran proyek pengendalian banjir belum memadai
Dirjen SDA Kementerian PUPR, Imam Santoso mengatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 triliun tahun ini. Tahun depan lanjutnya pihaknya telah mengalokasikan Rpp6,5 triliun untuk program yang sama, namun hal itu juga dirasa belum cukup.Imam memproyeksikan setidaknya anggaran yang diperlukan sebesar dua kali lipat dari anggaran tahun ini
Menurutnya dengan anggaran yang ada belum mencukupi untuk merehabilitasi seluruh sungai di Indonesia yang panjnagnya mencapai 24 ribu kilometer. Direktoratnya pun hanya bisa merehabilitasi dekitar 23 kilometer.
Untuk itu,dia akan melakukan prioritas terhadap sungai-sungai tertentu seperti di Jakarta, Semarang dan Bandung. Wliayah prioritas itu dinilai cukup rentan terjadi banjir saat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Panjang sungai yang menjadi prioritas hanya 3.600 km atau hanya 14% dari total panjang sungai yang menjadi perhatian tersebut. Tak hanya itu, sepanjang 24.000 kilometer sungai yang mengalir di Indonesia, hanya 50% yang dinyatakan aman dari banjir.
Membandingkan dengan negara lain Indonesia memiliki dana pengendalian dan penangan banjir paling rendah. Sebab, dana tersebut hanya digunakan untuk area strategis penanggulangan kawasan banjir.
"Kalau kita lihat negara lain, Indonesia untuk banjir sangat rendah, di sana (negara lain) bisa 70% penting untuk area strategis, sungai yang ada di Indonesia dengan anggaran yang ada sangat tidak mencukupi," katanya saat diskusi media Jumat (4/11)
Upaya lain pun diperlukan guna mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko banjir, diantaranya melakukan penelusuran sungai sebelum terjadi banjir untuk mengetahui kondisi sungai, tanggul dan prasarana sungai lainnya.
Menurut Data Kementerian PUPR, anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun ini sebesar Rp 33 triliun. Sebanyak 24%dialokasikan untuk pembangunan bendungan dan embung (kolam penampung hujan). Kemudian 21%agi untuk pengendalian banjir, lahar dan pengamanan sungai. Kemudian, 21 %lainnya digunakan untuk membangun jaringan irigasi, rawa, serta tambak. Sisanya 12 persen untuk pemeliharaan serta operasi, 12 persen lainnya untuk pengadaan air tanah dan air baku, serta 10 persen untuk kegiatan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
