Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinai Riau bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia membangun zona kelapa sawit hijau "Palm Oli Green Economic Zone" di Kawasan Industri Dumai. Hal ini untuk menyalamatkan citra industri sawit dan CPO yang serung terlibat karhutla.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan kedua belah pihak telah mengusulkan Kawasan Industri Dumai sebagai pengembangan 'zona hijau itu'. Dumai mempunyai keunggulan terletak bersebelahan dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Kuala Lumpur. Untuk pembangunan tersebut, kedua negara akan menyepakati beberapa hal.
Tujuan kerjasama untuk menyamakan standar "Indonesian Sustainable Palm Oil dengan Malaysian Sustainable Palm Oil" (ISPO). Sehingga diharapkan, produk industri hilir yang dihasilkan dari kawasan tersebut dapat memenuhi standard sustainability yang bersertifikat internasional sehingga menciptakan keuntungan berupa preferensi area pemasaran, premium selling price.
Andi Rachman mengharapkan dapat mendorong produksi CPO dan memperkuat daya saing kawasan penghasil kelapa sawit di kancah Internasional.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat berkinjung ke Pekanbaru mengatakan potensi Kota Dumai dalam pembangunan POGEZ berdasarkan kesepakatan "Council of Palm Oil Producing Countries" (CPOPC) dengan Malaysia. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau kini lebih dari 2 juta hektare, dengan produksi CPO 6,5 juta ton per tahun.
Sementara itu, Konsul Malaysia Riau Harfi Hamdin mengatakan hal itu juga mempererat hubungan industrial antar kedua negara, terutama Riau dan Malaysia. Banyak industri hulu Malaysia terdapat di Riau. "Malaysia juga turut mengembangkan potensi industri CPO di Riau," katanya.
Hal ini juga upaya untuk menyelamatkan citra buruk industri sawit dan CPO Riau oleh negara tujuan ekspor, seprti Eropa dan Australia.
Australia dan Eropa masih membatasi permintaan cruide palm oil dari Riau karena mereka masih menilai indistri perkebunan sawit rentan terlibat kebakaran hutan dan lahan, meski pemerintah mengklaim pencegahan karhutla tahun ini lebih baik dari tahun lalu.
Shaun Anthony, Senior Treasury Representative - South East Asia, Kedutaan Besar Australia mengatakan pihaknya dan negara lain tidak akan mengambil komoditi tersebut jika Riau belum mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan.
"Riau memiliki produksi CPO terbesar di dunia. Namun, Eropa dan Australia masih beranggapan buruk dengan industri sawit di Riau. Karena sering terjadi kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Dia tidak menampik bahwa membatasi permintaan CPO dari Riau akan berdampak buruk terhadap harga komoditas tersebut. Hal itu juga akan berdampak dengan perekonomian Riau dan Indonesia.
Shaun berpendapat selain mencegah terjadinya karhutla, Riau juga harus meningkatkan kualitas produksi CPO agar permintaan negara tujuan ekspor dapat terjaga.
Saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa areal perkebunan sawit di Riau. Namun, tidak sebesar kebakaran pada tahun lalu. Karhutla telah terjadi di Riau semenjak 19 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
