Bisnis.com, JAKARTA - Reformasi sistem perpajakan dan perbaikan teknologi informasi menjadi dua hal utama yang dianggap mampu memaksimalkan penerimaan negara di masa mendatang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan selama ini program kebijakan amnesti pajak dianggap sebagai keberhasilan oleh hampir seluruh pihak. Padahal, dapat pula berarti sistem perpajakan Indonesia begitu rapuh sehingga mudah diselewengkan.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan reformasi sistem perpajakan demi menjalankan pengelolaan yang baik agar menghasilkan penerimaan perpajakan yang optimal.

“Hanya dua perbaikannya, perbaikan sistem tax reform, dan perbaikan TI-nya. Kemudian mengelolanya dengan betul, dan melibatkan peran swasta,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (27/10/2016).

Terkait dengan keterlibatan swasta, Kalla mengimbau aparat pemerintah dan masyarakat untuk mengubah persepsi kehadiran investasi, baik dalam negeri maupun asing. Selama ini, selalu timbul kecurigaan jika investor mengalami keberhasilan.

Padahal, keuntungan yang dihasilkan pengusaha itu akan mengalir ke penerimaan pajak negara, “maka jangan ditekan sehingga mereka tidak untung, harus dengan fair tentunya.”