Bisnis.com, PEKANBARU - Pengerjaan jalan tol di Riau tertunda karena proses pembebasan lahan yang belum rampung.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku, pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer lebih kembali mundur.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi di Pekanbaru, Selasa (25/10/2016), berujar, pihaknya menargetkan pembebasan lahan bagian dari Tol Trans Sumatera bisa selesai pada 8 November 2016.
"Tapi terpaksa kami mundurkan selama 14 hari atau dua pekan karena masih terdapat masalah terutama 114 persil tanah melintasi pembangunan tol tersebut," ucapnya.
Pekan lalu, lanjutnya, perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan telah menggelar rapat bersama dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Riau di Kantor Gubernur Riau.
Peserta rapat akhirnya bisa menerima, setelah memahami alasan keterlambatan realisasi pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang telah dirintis selama 16 tahun terakhir.
"Nanti, KSP (Kantor Staf Kepresidenan) akan mengkoordinir lebih lanjut.Lalu BPN (Badan Pertanahan Nasional), mulai bekerja lakukan pengukuran dan validasi data," terangnya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai segera tuntas pada November 2016 dan menandakan proyek infrastruktur tersebut terus dikebut.
"Menurut hitungannya, di akhir November akan lunas. Tentu tahapan pembebasan lahan harus sesuai prosedurnya," kata Arsyadjuliandi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W Husaini akhir tahun lalu mengatakan, baru 19 kilometer lahan tol Pekanbaru-Dumai sudah dibebaskan.
"Sejauh ini, baru 19 kilometer sudah kita lakukan pembebasan lahan. Sedangkan sisanya sedang berjalan," terangnya.
Ia meyakini, proses pembebasan lahan tol diperkirakan lebih cepat selesai, dari waktu yang dijadwalkan karena mayoritas tanah dimiliki oleh perusahaan atau instansi terkait.
"Total ada 132 pemilik di sepanjang lahan diproyeksikan tol Pekanbaru-Dumai. Paling banyak berada di Pekanbaru yakni warga, sedangkan di luar wilayah itu mayoritas dimiliki perusahaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
