Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada semua gubernur untuk segera memberantas praktek-praktek yang berpeluang memperpanjang proses perizinan berinvestasi dan berusaha.
Dalam rapat koordinasi di Istana Negara, Kamis (20/10/2016), Presiden mengungkapkan masih banyak keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha terkait proses pengurusan izin, bahkan setelah 13 paket kebijakan ekonomi dan deregulasi perda.
Pasalnya, Presiden menuturkan banyak pengurusan proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Presiden menekankan mulai pekan depan pemerintah pusat akan mengawasi penuh proses deregulasi perizinan berusaha mulai pekan depan.
"Saya berikan contoh izin berkaitan dengan manufaktur, izin industri. Saya baru saja bertemu investor, mereka hitung izin hampir 2.000 lembar, lampirannya sampai 20.000 lembar dari pusat diurutkan ke daerah. Kalau seperti ini kita teruskan, investor nggak akan tahan," ujar Kepala Negara.
Dia mengatakan proses perizinan yang berbelit akan membuat daya saing Indonesia yang tercermin di indeks Ease of Doing Business tidak akan meningkat dari posisi saat ini di peringkat 109, jauh dari negara-negara kompetitor di kawasan seperti Thailand di posisi 49 dan Malaysia yaitu 18.
Untuk itu, Presiden menekankan agar para gubernur segera mengoordinir bupati dan walikota untuk menyederhanakan perizinan berusaha, memangkas rantai perizinan di dinas-dinas.
Berdasarkan catatannya, Jokowi mengatakan saat ini persetujuan untuk persyaratan dan rekomendasi bisa sangat panjang hingga menyerupai perizinan.
"Saya contohkan, mendirikan bangunan harus minta izin sendiri untuk urusan parabola. Ada hotel membuat kolam renang, izin sendiri urusan kolam renang. Ada hotel, ada restoran izin sendiri urusan restoran. Kalau diteruskan kayak gini, percuma kita mau memasarkan negara ini ramah investasi, prakteknya masih seperti ini. Syarat dan rekomendasi kayak ngurus izin nggak bisa diteruskan."
