Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.
Menurutnya kebijakan tersebut baik, tapi dia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam tahap implementasi. Dia khawatir pernyataan tersebut hanya sebatas pencitraan saja.
“Jangan sampai waktu itu seperti daging yang harganya ingin ditetapkan Rp80.000 , tetap saja di pasaran Rp100.000-120.000,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Kendati demikian, dia melihat upaya pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menekan harga BBM sangatlah baik. Tentu jika benar bisa dilaksanakan, hal itu akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Fadli juga mengingatkan pemerintah agar dalam pelaksanaanya memperhatikan anggaran yang dibutuhkan. Dengan menekan biaya BBM, artinya akan ada penganggaran subsidi yang cukup besar, khususnya terkait distribusi ke wilayah timur.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai permasalahan perbedaan harga BBM selama ini ialah perbedaan biaya distribusi. Dengan demikian diperlukan rencana jangka panjang untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah timur Indonesia.
“Jadi jangan mengambil jauh dari Jawa, itu yang menimbulkan biaya tinggi,” ujar Taufik.
Namun, Taufik juga menyatakan dukungannya atas program tersebut. Penyamarataan harga BBM pada akhirnya akan berdampak pada pemerataan pembangunan sumber-sumber ekonomi.
Selain BBM, Taufik mengatakan bahwa Papua juga perlu bantuan pemerintah dalam hal tarif dasar listrik. Pembangunan pembangkit listrik menurutnya adalah hal yang juga perlu dilakukan.
Adapun Presiden Jokowi dalam kujungannya ke Papua menyampaikan targetnya untuk menyamaratakan harga jual BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dia menargetkan hal itu dapat terjadi pada 2017.
