Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan salah satu gugusan pulau di Blok Masela, Maluku Barat dan Pantai Barat Sumatra sebagai lokasi economic hub baru.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai progres tol laut yang dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan cukup baik.
Oleh sebab itu pemerintah akan menggenjot perkembangan program tol laut dengan keterlibatan swasta dan membuka lokasi economic hub baru.
"Sejauh ini sudah baik dalam membangun economic hub yang baru, supaya jadi kapal-kapal tol laut lebih efektif berjalan," terang Luhut di Gedung BPPT II, Kemenko Maritim, Selasa (18/10/2016).
Salah satunya, kata Menko Luhut, di Dompu, Nusa Tenggara Barat, akan ada economic hub yang baru. Rencananya, pekan depan Menko Luhut akan meninjau langsung persiapan di lokasi tersebut.
Rencananya pemerintah juga akan mengoptimalkan economic hub di wilayah Barat, yaitu Pantai Barat Sumatra.
"Kita dorong semua economic hub yang baru, sesuai kekayaan daerah, misalnya Masela nanti kita buatkan economic hub karena kegiatan ekonomi di sana sangat besar," tuturnya.
Da tak menampik banyaknya masalah yang harus dibenahi dari program tol laut. Meski begitu, Menko Luhut optimistis tingkat disparitas harga yang masih tinggi semakin membaik seiring pembenahan dari pemerintah.
Namun, sampai saat ini jumlah penambahan kapal program tol laut masih sebatas wacana. Hal ini terbentur Rencana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang masih dalam pembahasan.
"Memang ada dalam APBN tahun depan, rencananya pembangunan kapal-kapal untuk feeder yang besar juga dilaksanakan," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian Perhubungan sudah membuka kesempatan bagi pihak swasta menjadi operator program tol laut. Kemenhub juga menjanjikan peluang subsidi bagi swasta agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan badan usaha milik negara.
Kemenhub mensyaratkan perusahaan pelayaran swasta yang ikut tender tol laut berkomitmen untuk memenuhi aturan standar target keterisian muatan yang diangkut, serta bertanggung jawab melakukan konsolidasi muatan jika ingin mendapatkan subsidi.
Sebagai eksekutor program tol laut, Kemenhub tidak ingin muatan kapal hanya 10% karena dapat memberatkan subsidi yang diambil dari APBN. Dengan persyaratan ini, pemerintah berharap swasta semakin termotivasi mengisi muatannya.
Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah mengkaji potensi muatan dari masing-masing rute yang ditawarkan dalam tender kepada swasta tersebut.
Selain itu, pelayaran swasta akan bertanggung jawab untuk mengisi kapal atau melakukan konsolidasi muatan kapal tol laut. Jika tidak dapat memenuhi, Kemenhub juga tidak akan mengeluarkan subsidi.
Kemenhub menilai persyaratan semacam ini harus diberlakukan secara tegas karena program tol laut merupakan pelayanan publik kepada masyarakat pedalaman lintas pulau yang akses logistiknya masih terbatas.
Rencanya, lelang operator tol laut yang dibuka bagi swasta akan dimulai pada November 2016 mendatang. Dengan demikian, awal Januari 2017 rute baru dan operator baru tol laut bisa diaktifkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
