Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah mengusulkan 25 ruas tol baru baik ruas prakarsa maupun nonprakarsa supaya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu dilakukan supaya proyek-proyek tersebut memperoleh jaminan pembayaran dana talangan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan ruas tol yang diajukan merupakan proyek yang telah menjadi komitmen dari pemerintah pusat supaya target pembangunan 1.000 kilometer jalan tol baru tercapai pada 2019, tetapi belum tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
“Misalnya Pasuruan-Probolinggo dan Probolinggo-Banyuwangi tidak masuk PSN. Padahal, Presiden minta selesai 2019. Masak gara-gara bukan PSN tidak dikerjakan. Nanti target tidak tercapai. Makanya kami usulkan karena syaratnya harus PSN,” ujarnya, Selasa (11/10/2016).
Dia mengatakan daftar usulan proyek-proyek jalan tol tersebut telah disampaikan dalam surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 27 Juli 2016.
Mengacu pada daftar tersebut, sebagian besar ruas baru yang diusulkan merupakan bagian dari jaringan tol Trans-Sumatera seperti ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 kilometer dengan investasi Rp12,94 triliun dan Binjai-Langsa sepanjang 110 kilometer dengan investasi Rp18,82 triliun.
Ada juga jaringan Trans Jawa seperti Pasuruan-Probolinggo dan Probolinggo-Banyuwangi serta non Trans-Jawa seperti Semarang-Demak dan Sukabumi-Ciranjang-Padalarang.
Sementara itu, tiga proyek di antaranya merupakan proyek prakarsa badan usaha yakni Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 39 km dengan investasi Rp7 triliun yang diusulkan oleh PT Waskita Karya.
Selain itu, ada juga Jakarta-Cikampek II Elevated senilai Rp14,13 triliun, serta Jakarta-Cikampek II sisi selatan dengan nilai investasi Rp17,77 triliun yang diusulkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Percepatan Penyediaan Infratsruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan telah menerima usulan tambahan proyek yang akan dimasukkan dalam revisi Daftar Proyek Strategis Nasional dan tengah melakukan evaluasi terhadapnya.
Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto menyatakan sesuai dengan Perpres No.3/2016, maka pelaksanaan evaluasi menjadi tanggung jawab dari KPPIP. Dia menjelaskan hingga kini evaluasi telah melalui tahap eselon I dan tengah menanti persetujuan dari setidaknya empat kementerian anggota KPPIP untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan proyek.
Setelah memperoleh persetujuan dari para kementerian terkait, maka usulan tersebut akan dibawa kepada Presiden untuk ditetapkan kembali melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres).
“Daftar PSN ini kan bukan harga mati, semua daftar ini harga hidup. Hanya saja review memang dilakukan secara periodik, tidak serta merta. Sekitar enam bulan sekali perlu di-review,” katanya.
Menurutnya, terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam mempertimbangkan sebuah proyek masuk dalam Proyek Strategis Nasional yakni secara dasar, strategis, dan operasional.
Namun secara umum dia menyebut nilai proyek tersebut harus dia atas Rp100 miliar serta memiliki nilai strategis ekonomi. Selain itu katanya juga terdapat kementerian teknis yang bertanggung jawab untuk mendorong proyek tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
