Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta harga gas untuk industri bisa diturunkan hingga ke level US$5-US$6 per MMbtu guna mendorong daya saing industri nasional.
Dalam arahan rapat terbatas tentang harga gas, Selasa (4/10/2016), Presiden memerintahkan kepada menteri-menteri terkait untuk menempuh langkah konkret agar harga gas bisa turun.
"Jangan sampai industri kita kalah saing hanya karena gas mahal. Maka, diperlukan langkah konkret agar harga gas bisa kompetitif. Saya kemarin hitung-hitungan ketemunya saya kira smpai US$5-US$6 per MMbtu. Kalau masih lebih dari itu, gak usah dihitung saja. Syukur di bawah itu," ujar Kepala Negara.
Dia mengatakan penguatan industri tidak mungkin bisa terjadi apabila harga gas dalam negeri tidak kompetitif dengan produksi gas di luar. Menurut catatan Presiden, harga gas produksi dalam negeri masih terlalu mahal.
"Informasi yang saya terima, harga gas di Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara lain terutama di Asean. Harga gas di indonesia tertinggi mencapai US$9,5 per MMbtu. Itu harga yg menurut saya tinggi sekali. Dan itu pun masih ada lagi yang lebih tinggi dari itu, ada yang US$11 per MMbtu, ada yang US$12 per MMbtu. Ini perlu menjadi PR kita semua," paparnya.
Dia menggarisbawahi harga gas untuk industri di Vietnam hanya US$7 per MMbtu. Bahkan, harga gas di Malaysia dan Singapura hanya sekitar US$4 per MMbtu.
Karena itu, Jokowi menyesalkan tingginya harga gas untuk industri tersebut karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang melimpah dan tidak mengimpor seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura
"Maka, hal ini perlu dibenahi karena implikasi [penurunan harga gas ini] besar pada kemampuan daya saing industri kita, terutama keramik, tekstil, petrokimia, pupuk dan baja yang banyak menggunankan gas," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Untuk itu, Jokowi meminta ada penyederhanaan dan efisiensi rantai pasok sehingga tidak menggerus tingkat kemenarikan bagi pelaku usaha hulu. Pasalnya, kata Presiden, hal ini terkait dengan iklim investasi di sektor hulu gas bumi Indonesia.
"Pertimbangkan aspek keberlanjutan di semua sisi, baik investasi, maupun penguatan daya saing industri kita," kata Presiden.
