Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah lamban dalam menyiapkan regulasi untuk menguatkan program plastik berbayar.
Natalya Kurniawati, Peneliti YLKI, mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak konsisten dalam menerapkan program plastik berbayar yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik.
Hal itu terlihat dari lambannya penyiapan regulasi penguat kebijakan tersebut.
“Rontoknya uji coba plastik berbayar menunjukkan Kementerian LHK tidak konsisten, karena lemahnya regulasi yang ada. Kementerian LHK juga lamban dalam menggodok penguatan regulasi plastik berbayar,” katanya, Selasa (4/10/2016).
Natalya menuturkan, gagalnya uji coba plastik berbayar juga menunjukkan pemerintah tidak memiliki roadmap yang jelas untuk pengurangan konsumsi plastik.
Selama ini, penggunaan dana yang diperoleh dari plastik berbayar tersebut tidak jelas, meskipun seharusnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penanggulangan masalah lingkungan.
Mundurnya Aprindo sebagai pihak yang mendukung kebijakan plastik berbayar dan kembali menggratiskan kantong plastik juga memperlihatkan minimnya perhatian industri terhadap sampah yang ditimbulkannya.
YLKI sendiri sebenarnya mencatat tingginya dukungan publik terhadap program plastik berbayar yang diujicobakan.
Survei YLKI pada Maret 2016 menunjukkan 26,8% konsumen memahami kebijakan itu untuk pengurangan sampah plastik.
