Bisnis.com, YOGYAKARTA– Kementerian Perhubungan membuka Tripartite Technical Experts Group dari Malaysia dan Singapura serta delegasi International Maritime Organization membahas progress pengawasan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonni Budiono menyatakan ada agenda khusus dalam pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) ke 41 kali ini yakni working group membahas keamanan lingkungan maritim Selat Malaka.
“Kami berkumpul untuk mewujudkan tujuan kita untuk penyusunan strategi kelanjutan dari pengamanan Selat Malaka,” ungkap Tonni di Royal Ambarrukmo, Rabu (28/9/2016).
Menurut Tonni, Selat Malaka adalah kawasan perairan yang memiliki kontribusi besar kepada perekonomian negara-negara di sekitarnya. Kerjasama antar negara di Selat Malaka sudah berlangsung sejak 1977.
Menurut Tonni, TTEG kali ini akan banyak membahas, pertama, soal peningkatan traffic di Selat Malaka dan cara pengawasannya sesuai dengan kajian dari International Maritime Organization (IMO). Kedua, soal tentang kapal yang dimandatkan untuk memantau peraian Selat Malaka. Ketiga, adalah soal aturan-aturan yang masih bertentangan dengan regulasi pengawasan Selat Malaka.
Een Nuraini, Kasubag Kerjasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan yang menjadi fokus utama TTEG adalah masalah lingkungan. Pasalnya, kerusakan lingkungan di sekitaran Selat Malaka sangat berkaitan dengan aktivitas pengangkutan kapal.
“Untuk implementasi ini ada dana dari IMO tetapi terbatas, jadi aturan mainnya adalah bagaimana tiga negara ini menyusun blue printnya, lagipula IMO adalah badan dunia yang bukan untuk fund,” tutur Een.
Dia menyatakan pendanaan Selat Malaka akan diberikan dari setiap pemerintah negara karena setiap kementerian dan lembaga negara memiliki alokasi untuk perlindungan kawasan maritim.
“Ini berbeda dari PSSA [Particularly Sensitive Sea Area] karena kalau yang itu khusus ada dana dari IMO, kalau ini kita menyiapkan dari masing-masing kementerian kan punya dana,” imbuhnya.
Adolf Richard Tambunan, menyatakan TTEG adalah kelanjutan dari Cooperative Forum yang terselenggara pada 26 September 2016 sampai 27 September 2016 lalu. TTEG akan secara spesifik membahas upaya-upaya melestarikan lingkungan sekitar kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura.
“Masing-masing lembaga negara juga menawarkan kapasitasnya. Jadi nanti beberapa program diajukan termasuk menunggu badan pendanaan contributor ini seperti apa,” ungkap Adolf.
Dia menegaskan TTEG nantinya akan merumuskan bahwa tanggung jawab di Selat Malaka dan Selat Singapura bukan hanya diberikan kepada tiga negara utama karena dua jalur ini adalah jalur perdagangan internasional yang dilalui kapal-kapal dari berbagai negara.
“Kami akan membuka ke negara-negara pengguna, IMO, asosiasi tangker, untuk berpartisipasi pada tahapan ini dengan memberikan usulan-usulan kegiatan, kemudian dicocokkan dengan ketersediaan contributor,” paparnya.
Adolf menambahkan pada fase pertama TTEG kali ini akan dibentuk Project Coordination Committee yang bertujuan untuk menyusun rencana pelelangan dan pencarian dana dengan detai sesuai komitmen dari negara-negara pengguna kawasan perairan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
