Bisnis.com, BOGOR - Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Mohammad Yamin akan memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat terkait rencana efisiensi dan penggabungan dinas dan badan di pemerintah daerah.
"Kami telah mengkaji dengan kawan-kawan para dekan faklutas peternakan lainnya agar pemerintah meninjau kembali rencana penggabungan terutama dinas peternakan dengan dinas lain," ujarnya di Bogor, Kamis (15/9/2016).
Menurutnya, jika dinas peternakan digabung dengan dinas lainnya, dikhawatirkan akan mengurangi program peternakan selama ini, seiring dengan upaya pemerintah yang gencar meningkatkan kinerja peternakan Indonesia.
"Kalau digabung dengan dinas lain, dikhawatirkan program-program yang ada akan terbengkalai karena nanti tidak akan fokus," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengimbau pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dengan menyesuaikan susunan organisasi tata kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
Di Jawa Barat, pemerintah daerah tengah membahas draf Raperda SOTK tersebut yang salah satunya Dinas Peternakan akan dibangun dengan Dinas Ketahanan Pangan.
Yamin juga khawatir penggabungan dinas di beberapa daerah yang tidak pas antara dinas peternakan dengan dinas lain akan berdampak buruk terhadap kinerja peternakan Tanah Air.
"Kalau misalkan ada perubahan kinerja dari dinas peternakan kemudian ketersediaan hasil peternakan kurang, khawatir ujung-ujungnya pemerintah akan impor daging," ujarnya.
