Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah patut mewaspadai konsekuensi buruk dalam pasar kerja berupa tingkat pengangguran dan kualitas kerja, sebagai imbas perlambatan perekonomian yang diperdiksi terjadi dalam dua tahun ke depan.
Berdasarkan tinjauan pasar kerja Indonesia pada Agustus 2016 yang dikeluarkan ILO, dua faktor tersebut memperberat tantangan yang sudah ada, antara lain pengangguran muda dan informalitas.
"Tingkat pengangguran dan tingkat pekerjaan informal masih tinggi, yang juga berarti kesempatan kerja yang layak tidak cukup dan produktivitas rendah terutama di skala perusahaan mikro dan kecil," katanya Ekonom ILO di Indonesia Owais Parray, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Dia menjelaskan pada tahun ini angkatan kerja Indonesia mencapai 127,6 juta dengan tingkat pengangguran keseluruhan sebesar 5,5% atau tujuh juta orang. Sementara itu lebih dari 50% dari pekerja bekerja pada sektor informal.
Kendati tingkat pengangguran nasional relatif kecil, tingkat pengangguran di kalangan usia muda yang berusia 15-24 tahun justru terbilang tinggi mencapai 17,8%. Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja pun terbilang rendah. Misalnya, hanya ada 9% dari total angkatan kerja yang memiliki gelar lulusan universitas.
"Pengangguran dari kalangan angkatan muda menjadi tinggi karena perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak mencari yang berpengalaman. Mereka juga susah mau berwirausaha belum punya modal sementara pendidikan yang mereka dapat dari universitas kadang justru tidak memberikan bekal cukup untuk bekerja."
Ekonom INDEF Aviliani menyatakan struktur penduduk Indonesia dengan jumlah angkatan muda yang tinggi sebenarnya merupakan peluang yang positif untuk memperbaiki perekonomian.
Sayangnya, pemerintah pusat dan daerah masih belum sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Dia menyoroti mengenai peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja, yang mana 95% orang Indonesia belum memiliki sertifikat tenaga kerja.
"Pemda pun tidak pernah terlibat dalam isu ketenagakerjaan, hanya 2% yang concern terhadap masalah tersebut. Bila ingin mendorong ini, industri harus dilibatkan, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mau menyerap angkatan kerja bersertifikat," ujarnya.
Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Harjanto menuturkan pengusaha masih selalu kesulitan mencari tenaga kerja berkualitas untuk level manajerial. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan lebih memilih merekrut tenaga kerja asing.
Pada dasarnya permintaan tenaga kerja di sektor formal cukup tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pasokan tenaga kerja terampil yang cukup. "Ke depan kita harus berani meningkatkan ketenagakerjaan dengan mendorong pendidikan vokasional dan sekaligus mempermudah perizinan investasi, agar seimbang antara permintaan dan pasokan,"
Kepala Penelitian dan Pengkajian Kementerian Ketenagakerjaan Sugiharto Sumas menuturkan mulai tahun ini pihaknya melakukan pendekatan dari sisi permintaan dalam memberikan pelatihan kerja.
Salah satu bentuknya yakni dengan melakukan pemagangan pada 2.000 perusahaan di dalam negeri bekerjasama dengan Kadin dan Apindo. "Untuk mengatasi kesenjangan di dunia industri, ke depan perlu ditekankan pendidikan vokasional dan merancang sumber pembiayaan tersendiri."
.jpg?w=300&h=221)
