Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengakui pergerakan realisasi penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini masih belum sesuai ekspektasi awal.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan dari kebijakan tax amnesty dan upaya-upaya rutin pengumpulan penerimaan negara. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi segala potensi risiko yang ada.
“Ada pergerakan tax amnesty tapi tidak sebesar yang kita inginkan. Mungkin saja minggu-minggu depan bisa naik. Kita perhatikan terus dan waspadai terus serta kita cocokan dengan pengeluaran yang sudah ada pemangkasan,” ujarnya di kawasan parlemen, Selasa (13/9/2016).
Menilik dashboard amnesti pajak pada Selasa (13/9) pukul 23.45 WIB, realisasi uang tebusan baru mencapai Rp9,31 triliun atau sekitar 5,6% dari target Rp165. Adapun, nilai harta yang dideklarasi mencapai Rp406 triliun.
Pihaknya masih enggan berkomentar ada atau tidaknya rencana pemangkasan anggaran tahap III ketika target dari tax amnesty hingga akhir tahun diproyeksi masih seret. Pihaknya menegaskan pemantauan dilakukan untuk seluruh aspek penerimaan negara, tidak hanya tax amnesty.
Tanpa menyebut posisi realisasi penerimaan negara dan belanja negara hingga saat ini, pihaknya menegaskan cashflow pemerintah masi aman. “Cashflow oke, tapi kita tetap memandang risiko masih ada. Hingga saat ini cashflow aman,” imbuhnya.
Terkait wacana perpanjangan periode pertama tax amnesty, pihaknya mengatakan tidak ada rencana itu dari pemerintah. “Pokoknya kita sekarang bekerja dengan undang-undang yang ada,” tandasnya.
