Bisnis.com, JAKARTA— Data Badan Arbitrase Nasional mencatat kasus sengketa pengusaha di sektor konstruksi hingga akhir tahun ini mampu mencapai 32% dengan masifnya upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur
Ketua BANI, M. Husseyn Umar mengatakan mulai dari 2009-- 2013, sektor konstruksi terus mendominasi kasus persengkataan yang diselesaikan mencapai 30,8%. Tahun-tahun berikutnya lanjutnya hingga tahun ini,, dia memproyeksika kasus persengketaan terus mengalami pertumbuhan dengan gencarnya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
Dia menyatakan komposisi proyek konstruksi yang menjadi persengketaan antara pihak swasta dan pemerintah hampir sebanding.
“Hampir sebanding, tidak hanya pemerintah atau BUMN saja, klaim-klaim melibatkan semua pihak,” katanya Rabu (9/7)
Dia mengklaim hingga kini telah menangani 470 sengketa kasus yang telah menghsilkan keputusan final, 120 kasus diantaranya sengketa diantara para pelaku usaha di sektor kontruksi. Husseyn memerinci kasus sengketa terkait infrastruktur tersebut diantaranya proyek-proyek infrastruktur yang terlantar namun juga berkaitan dengan lahan dan keuangan.
Namun dia melanjutkan tak bisa memerinci secara spesifik proyek-proyek yang dipersengketakan lantaran sifat kerahasiaan yang telah disepakati dengan pengusaha yang bersengketa.
“Bukan hanya keributan proyek, tapi juga soal keuangan yang terkait kontrak pembayaran molor,juga klaim pekerjaan tambahan. Tapi maaf kami tidak bisa beberkan kasusnya satu per satu, karena ini sifatnya rahasia, kecuali pihak yang bersangkutan mau membeberkannya sendiri” imbuhnya.
Husseyn memaparkan selama ini kelemahan para kontraktor lokal dalam kasus persengketaan adalah tidak mampu menyediakan bukti klaim yang tepat dan terperinci dinbandingkan kontraktor asing.
“ Bukti perjanjian, bukti proyek keuangan dan klaim lainnya kadang tidak lengkap. Kontraktor asing semacam Jepang itu malah lebih teliti, dan biasanya di tahap negosiasi saja, kasusunya sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Selain itu dia juga menghimbau agar audit proyek pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan supaya tidak dimanfaatkan untu kriminalisasi
Sementara itu Arbitrer Senior BANI, Agus G. Kartasasmita menerangkan proses arbitrase penyelesaian sengketa bisa sampai 180 hari lamanya atau 6 bulan, meskipun bisa diupayakan penyelesaiannya lebih cepat.
BANI, kata Agus, adalah lembaga yang membantu proses arbitrase secara adiministratif, menyediakan tata tertib, kode etik, sarana, prosedur, hingga menyediakan para arbitrer ahli hukum yang bebas dari kepentingan apa pun.
“Arbitrase itu adalah jalan penengah dalam sebuah sengketa, jadi pengusaha tidak harus ke pengadilan yang biasanya memakan waktu yang lama,” ungkapnya
Selain prosesnya yang cepat, lanjut dia, penyelesaian sengketa di badan arbitrase murah dan kerahasiaannya terjamin. Hal-hal seperti ini yang dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Karena pengadilannya bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan negara.
“Lewat Arbitrase penyelesaian konflik berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian, status hukum putusan arbitrase setara dengan pengadilan, mengikat dan final, beda dengan pengadilan yang bisa naik banding,” katanya
