Bisnis.com, JAKARTA – Untuk meminimalkan hambatan investasi, Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru kepada Sekretaris Kabinet untuk menginventarisir seluruh peraturan menteri, keputusan menteri, ataupun surat edaran menteri yang dinilai tumpang tindih dan menambah rantai perizinan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden menginstruksikan dirinya untuk menginventarisasir produk hukum kementerian/lembaga yang dinilai tidak seiring dengan napas pemerintahan untuk mendorong kemudahan investasi.
Setelah mengintervarisir, nantinya Seskab akan melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla agar produk hukum yang dinilai menghambat investasi tersebut dihapuskan.
“Kalau memang yang dianggap overlapping, tumpang tindih dan menambah rantai perizinan, maka Presiden Jokowi menginstruksikan untuk aturan tersebut dicabut,” katanya seusai ratas evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Selasa (23/8/2016).
Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Seskab untuk memantau setiap produk hukum baru yang akan dikeluarkan oleh K/L untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dan mendapat izin minimal dari rakor di tingkat Menko,
“Dengan demikian, spirit-nya sama dengan ketika memangkas Perda yang 3.000 lebih [karena menghambat investasi], “ ujarnya.
Dia mencontohkan salah satu aturan di Kementerian Pertanian yang menghambat pemerintah untuk menurunkan harga daging menjelang bulan puasa dan Idulfitri tahun ini.
“Karena ada Permentan mengenai daging frozen, kemudian juga ada pengaturan mengenai jeroan. Yang semuanya ini menghambat pemerintah untuk menurunkan harga daging,” ujarnya.
Dalam sambutan rapat terbatas, Presiden Jokowi memang menekankan bahwa peningkatan investasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi ke depan.
Oleh karena itu, dia meminta agar pengawalan terhadap proses investasi terus dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencarikan solusi agar investor mudah dan tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri.
"Dan saya harap ada monitoring atau pengawalan terhadap proses investasi ini betul-betul dilakukan, didentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada kata lagi investor kesulitan mengurus perizinan," ujarnya.
