Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Batam Ingin Serap Industri Berteknologi Tinggi

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Batam ingin menyerap industri berteknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah, demikian disampaikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Hatanto Reksodipoetro.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbincang dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, Hatanto Reksodipoetro di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbincang dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, Hatanto Reksodipoetro di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Batam ingin menyerap industri berteknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah, demikian disampaikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Hatanto Reksodipoetro.

"Kita ingin membuat Batam memiliki nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu inginnya kita memasukan industri yang high tech," kata Hatanto usai bertemu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Menurut Hatanto, industri dengan nilai tambah tinggi akan memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

Hatanto menyampaikan adapun beberapa industri yang dimaksud antara lain, industri perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintainance Repair and Overhaul (MRO), galangan kapal, animasi dan Teknologi Informasi (IT).

"Industri tersebut yang akan kita arahkan," tukasnya.

BP Batam tengah memperbaiki sistem perizinan agar lebih cepat dan akuntabel dalam menerapkan kemudahan izin langsung konstruksi.

Selain itu, lanjut Hatanto, BP Batam juga menerapkan sistem pengalokasian dan memperbaiki lahan tidur.

"Kami melakukan upaya untuk secepatnya bisa otomatisasi pelayanan perizinan, jadi yang selama ini masih manual dalam izin kepengusahaan akan dimasukan sebagai online," ungkap Hatanto.

Sementara itu, pengalokasian lahan juga diupayakan menggunakan sistem online, namun hal tersebut masih membutuhkan waktu. "Kalau izin-izin usaha lebih mudah untuk online, tapi membuat sistem online untuk pengalokasian lahan itu jauh lebih rumit," ujar Hatanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper