Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid optimistis upaya implementasi program poros kantor layanan terintegrasi TKI di 9 (sembilan) kabupaten di wilayah Jawa Barat akan terwujud.
"Kami bersama KPK sengaja membentuk tim khusus untuk melayani konsultasi dan memantau jalannya program, sejauh progress yang dilaporkan tim tersebut, saya telah minta dilakukan percepatan sehingga optimis bahwa 9 kabupaten tersebut akan tuntas memiliki kantor layanan terintegrasi di 31 Desember 2016," ungkap Nusron, Rabu (17/8/2016).
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dalam pertemuan dengan Tim Khusus KPK-BNP2TKI yang dipimpin Staf Khusus Kepala BNP2TKI Dedi Noor Cahyanto, pada Selasa (16/08), menginginkan program poros pelayanan TKI di Purwakarta akan launching paling lambat November 2016.
Dedi Mulyadi juga memastikan dilakukannya integrasi 5 (lima) fungsi layanan TKI dalam 1 kantor, meliputi Layanan Kependudukan, Layanan Rekom Paspor, Layanan SKCK, Layanan Imigrasi, dan Layanan e-KTKLN. Untuk itu, dia telah memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Purwakarta untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI sebagai dasar hukumnya.
"Kami telah memiliki rekomendasi tempat untuk Kantor Layanan TKI Terintegrasi yang memenuhi 3 kriteria yaitu lokasi harus strategis, akses angkutan umum tersedia, dan harus representatif. Tidak hanya mengedepankan pelayanan, kantor LTSP juga harus bagus. Karena kami ingin memanusiakan layanan TKI," ujarnya.
Lain halnya dengan Kabupaten Karawang. Saat dikunjungi oleh Tim Khusus KPK-BNP2TKI terlihat bahwa komitmen Bupati Karawang sudah nyata, yaitu dengan sudah ditunjuknya lokasi program poros pelayanan TKI di kantor Disnaker Kabupaten Karawang. Serta didukung dengan penyediaan anggaran untuk renovasi infrastruktur dan koordinasi awal menyangkut penyediaan SDM yang mendukung kantor layanan tersebut.
Kabupaten Karawang akan mengusung program andalan berupa integrasi database lowongan kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Karawang, yang terpusat informasinya di Disnaker Kabupaten Karawang seperti yang sudah berjalan hingga saat ini.
Hal ini akan semakin bersinergi dengan adanya kantor layanan terintegrasi TKI, sehingga kantor layanan akan menjadi pusat informasi perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Staf Khusus Kepala BNP2TKI Dedi Noor Cahyanto juga menyampaikan, "Kehadiran kantor layanan ini selain menghadirkan layanan TKI yang cepat, bersih, dan bebas calo, namun juga menjadi kabar baik bagi 7 Kabupaten di Jawa Barat yang belum memiliki layanan kantor imigrasi, karena bukan sekedar calon TKI saja bahkan penduduk umum tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan layanan imigrasi," tegasnya.
