Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah penurunan target penerimaan negara yang dipatok hingga 2,7%, pagu belanja negara dalam RAPBN 2017 hanya turun 0,6% dibandingkan pagu dalam APBNP 2016.
Presiden Joko Widodo mengatakan pagu belanja negara dalam RAPBN 2017 senilai Rp2.070,5 triliun, lebih rendah dari pagu tahun ini Rp2.082,9 triliun. Penurunan pagu terdapat pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2,1%. Sementara, belanja pemerintah pusat naik 0,2%.
Dengan pagu belanja tersebut, Presiden mengatakan ada enam strategi belanja yang akan diimplementasikan tahun depan. Pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan,” katanya di depan anggota dewan, Selasa (16/8/2016).
Pemerintah, sambungnya, akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.
Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.
Pihaknya juga menjanjikan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial nontunai.
Efektivitas penyaluran subsidi, lanjutnya, akan dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.
Pemerintah, ujar Presiden Jokowi, akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
Keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, pihaknya mengungkapkan akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme.
“Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional,” katanya.
