Bisnis.com, JAKARTA--Pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Migas bisa menjadi solusi bagi permasalahan di industri energi nasional karena modal perusahaan menjadi lebih besar sehingga mampu bersaing dengan negara lain.
"Kalau bicara pengembangan energi, tidak bisa bicara hanya mengenai persaingan dalam satu negara, tetapi harus disandingkan dengan negara lain. Dan dengan holding, hal itu bisa dilakukan," kata Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Paripurna P. Sugarda.
Itu sebabnya, ia berpendapat bahwa pemerintah harus segera mewujudkan holding BUMN Migas.
Pesatnya peningkatan asset capital melalui holding BUMN Migas, akan membuat holding bisa melakukan banyak hal untuk memperkuat posisinya. Baik terhadap peningkatan atau kecepatan perusahaan, pengembangan perusahaan.
"Kalau perusahaan besar, maka posisi tawarnya besar, karena kapitalnya juga besar sehingga pengembangan usahanya juga menjadi besar," kata Paripurna yang akrab dipanggil Farid.
Dalam holding BUMN migas, lanjut dia, Pertamina memang seharusnya yang menjadi pemimpin karena bagaimana pun Pertamina merupakan perusahaan migas terbesar di tanah air.
Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja menambahkan pembentukan holding sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
"Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Tidak usah ditunggu. Semua pengusaha mengharapkan agar ada satu bendera yang jelas," katanya.
Dalam konteks penyatuan itulah ia mempertanyakan, jika terdapat kalangan yang mengaku sebagai dunia usaha, namun malah mengkhawatirkan bahwa holding BUMN akan membuat harga gas menjadi tinggi. Ini adalah logika yang terbalik.
Karena dengan penyatuan, maka akan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya akan membuat harga justru menjadi lebih murah.
"Tidak mungkin harga menjadi lebih tinggi, karena holding akan meningkatkan efisiensi. Jangan-jangan, mereka yang berbicara dalam sudut pandang pedagang atau trader," katanya.
Selain itu, pemerintah hendaknya juga melihat dari sudut pandang holistik dan tidak parsial. Jangan lupa, 80 persen industri terkonsentrasi di Jawa, dimana semua industri tersebut menginginkan holding segera direalisasikan.
"Jika holding masih berlarut-larut, maka tidak ada kesepakatan harga dan itu akan menghambat efisiensi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
