Bisnis.com, SIAK - Kementerian Koperasi akan mengucurkan dana pembiayaan perkebunan sawit plasma untuk mengatasi tingginya pembiayaan tersebut.
Menteri Koperasi AAGN Puspayoga mengatakan petani plasma sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa banyak mengeluh dengan tingginya pembiayaan dari pihak bank. Selain itu, pelaku usaha perkebunan juga dikeluhkan dengan fluktuaktifnya harga komoditas tersebut.
“Kami akan menghitung berapa jumlah dana yang perlu disiapkan. Dia belum bisa menaksir berapa anggaran yang diperlukan petani plasma untuk satu hektare perkebunan. Dana tersebut akan disebarkan ke seluruh daerah,” katanya saat berada di Siak, Kamis (11/8/2016).
Menteri mengatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga. Upaya ini akan dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak perbankan. “Kita akan berupaya agar suku bunga bisa mencapai 7%,” katanya.
Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan untuk segera mengucurkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Puspayoga juga akan menyampaikan hal ini kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Presiden Joko Widodo.
Fenomena ini terjadi di Riau yang merupakan salah satu daerah sentra penghasil tandan buah segar sawit dan cruide palm oil. Banyak petani yang mengeluhkan tinginya suku bunga yang ditetapkan pihak perbankan.
Pengusaha perkebunan menjadi dilema karena harga komoditas tersebut terus mengalami fluktuaktif dan masih bergantung dengan permintaan internasional, Total produksi CPO di provinsi itu mencapai 6 juta ton per tahun.
Pemerintah Kabupaten Siak menghitung, sedikitnya 15.000 hektare sawit terancam gagal direplanting karena terkendala pembiayaan. Sawit-sawi tersebut dikelola oleh 27 dari 301 Koperasi Unit Desa Siak.
Bupati Siak Syamsuar mengatakan satu hektare kebun sawit memerlukan dana sekitar Rp25 juta. Syamsuar mengatakan 15.000 ha kebun sawit itu sudah memasuki usia tua dan rentan tidak berproduksi. “Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Koperasi karena perkebunan ini dikelola oleh KUD Siak,” katanya.
Dia juga berharap pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi dana tersebut. Sawit merupakan sektor utama kabupaten tersebut, selain minyak bumi dan gas dan industri kehutanan.
Pemerintah Provinsi Riau akan mengajukan penambahan modal ke Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk biaya replanting 15.000 ha sawit di Siak itu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan penambahan biaya dari BPDP Sawit adalah satu-satunya solusi, mengingat petani atau pelaku usaha perkebunan sawit mengeluhkan tingginya suku bunga. "Pemerintah Provinsi Riau juga tidak bisa menganggarkan di APBD karena rasionalisasi," katanya.
