Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan sampai saat ini belum ada penjadwalan tim penilai akhir (TPA) untuk mengganti Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh Presiden Joko Widodo.
“Belum ada usulan pergantian,” kata Pramono kepada Bisnis, Selasa (9/8/2016).
Hal itu menepis isu yang beredar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa Kepala SKK Migas akan diganti. Kabarnya, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo menjadi salah satu yang nama untuk disiapkan sebagai calon kepala SKK Migas.
Terkait kabar mundurnya Darmawan, Pramono mengaku belum mendengarnya.
“Saya tidak tahu itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar juga telah menepis isu bahwa Darmawan Prasodjo akan menjadi salah satu nama calon Kepala SKK Migas.
Menurutnya, perombakan sejumlah jabatan di Kementerian ESDM belum akan dilakukan. Terlebih, masuknya Darmawan Prasodjo sebagai calon Kepala SKK Migas yang kini masih ditempati Amien Sunaryadi
"Wah apalagi itu? Nanti, belum ada ya," ujarnya di Jakarta, Senin (8/8/2016).
Meskipun perombakan kerap dilakukan sejumlah menteri saat baru menjabat, dia menilai untuk saat ini pihaknya belum melakukan penyegaran. Transformasi, katanya, memang menjadi program yang dicanangkan guna membawa perubahan yang lebih baik.
Namun, pihaknya menampik bahwa rotasi jabatan maupun memasukkan beberapa nama untuk mengisi jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat. "Belum, belum. Enggak ada itu. Dari mana itu isunya? Calm down."
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Sudirman Said melakukan sejumlah penyegaran di masa pertamanya saat menjabat menteri. Di antaranya, mencopot Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro pada November 2015. Begitu pula dengan jabatan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang dilantik pada November 2015.
Adapun, nama Darmawan Prasodjo tak lagi asing karena menamatkan pendidikan master dam doktor di A&M Texas atau kampus yang sama dengan Menteri Arcandra. Darmawan dan Arcandra pun pernah menerbitkan opini terkait skema kontrak kerja sama di Indonesia pada 2011 di sebuah media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Darmawan telah berbicara secara informal dengan kantornya untuk meninggalkan posisinya di KSP saat ini. Kabarnya, Darmawan akan bekerja di Kementerian ESDM. Adapun, belum ada konfirmasi dari Darmawan mengenai hal tersebut.
