Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan mulai mengeluarkan skema Subsidi Selisih Angsuran senilai Rp2,5 triliun yang bisa digunakan sejak 1 Agustus sampai lima bulan ke depan.
Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan (BLU PPDPP) Budi Hartono mengatakan skema Subsidi Selisih Bunga atau SSB dikeluarkan sebagai pengganti dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang saat ini sudah terserap Rp3,2 triliun dari dana alokasi Rp3,6 triliun.
"Jadi sisa FLPP saat ini sebesar Rp400 miliar, karena 2016 kita punya anggaran Rp9,2 triliun tetapi digunakan untuk 2014 dan 2015 Rp5,2 triliun. SSB ini akan menutupi kekurangan hingga akhir tahun nanti," katanya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (3/8/2016).
Budi menambahkan SSB adalah skema selisih bunga komersial dan bunga subsidi dengan ketentuan suku bunga acuan atau (BI Rate)+5. Jadi misalnya saat ini suku bunga acuan 6,5% maka suku bunga komersial 11,5%. Sementara bunga FLPP 5% berarti yang disubsidi pemerintah adalah 11,5% dikurangi 5 menjadi 6,5%.
Dengan perhitungan sepeti itu, lanjut Budi, calon konsumen hanya akan membayarkan 5% saja. Melalui skema SSB pemerintah menargetkan dapat membiayai hingga 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono memastikan anggaran untuk FLPP 2017 nanti dipastikan meningkat. Pemerintah mengusulkan angka Rp13 triliun untuk meningkatkan kapasitas pembangunan yang lebih besar.
"Pasti naik tiap tahun, kami akan upayakan porsi yang lebih besar dan meningkatkan pelayanan dengan sistem e-FLPP yang bisa diproses hanya dalam waktu tiga hari dari sebelumnya tujuh hari," katanya.
Sistem e-FLPP nantinya akan mempercepat proses penyelesaian pengajuan kredit dalam lembaga perbankan yang telah bekerjasama dengan PPDPP. Saat ini ada tujuh bank umum dan 16 Bank Pembangunan Daerah.
Menurut catatan PPDPP, secara kumulatif total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga Juni 2016 adalah sebanyak 444.605 unit dengan nilai FPP sebesar Rp23,282 triliun. Sementara, berdasarkan persebaran realisasi penyaluran dana FLPP, ada lima provinsi dengan capaian tertinggi selama enam tahun ini .
Serapan terbanyak oleh provinsi Jawa Barat sebesar 172. 212 unit (38,73%), Banten sebesar 47.173 unit (10,61%), Jawa Timur sebesar 30.428 unit (6,84%), Kalimantan Selatan 27.858 unit (6,26%), dan terakhir Jawa Tengah 24.962 unit (5,61%).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
