Bisnis.com, JAKARTA - Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat senilai Rp824 miliar terancam batal dilelang setelah pemerintah melakukan kajian ulang dengan skema pendanaan APBN sepenuhnya akibat biaya investasi yang dinilai terlalu mahal.
Plt. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Sri Hartoyo mengatakan semula proyek tersebut dirancang dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Namun, ini sempat terhambat lantaran utang PDAM yang belum lunas. Meski demikian, setelah restrukturisasi utang PDAM dilakukan, pemerintah kini mengkaji opsi pendanaan dengan APBN sepenuhnya.
“Masalahnya investasinya sangat mahal di sana sehingga kalau KPBU dilanjutkan, nanti tarifnya terlalu tinggi. Kemungkinan kita pakai APBN sepenuhnya, tetapi itu belum diputuskan apakah dengan APBN atau KPBU,” ujarnya, Senin (1/8/2016).
Meski demikian, dia menilai investasi swasta melalui skema KPBU tetap dimungkinkan, terutama untuk membangun instalasi air curah. Namun untuk penyediaan pipa distribusi sambungan rumah tetap ditanggung bersama antara pemerintah daerah dan PDAM.
“Kayaknya pemkot [pemerintah kota] agak kesulitan di penyediaan dana, karena itu pemkot minta dibiayai oleh APBN. Sekarang lagi dikaji,” ujarnya.
Sri memastikan proyek SPAM Semarang Barat belum bisa dimulai pembangunannya pada tahun ini akibat lahan yang belum tersedia. Dia memproyeksikan konstruksi proyek ini baru bisa dimulai pada 2017 atau paling lambat pada 2018.
Rencananya proyek ini akan menggunakan air dari Bendungan Jatibarang untuk mengatasi masalah kurangnya penyediaan air baku dan krisis air bersih kota Semarang yang selama ini mengandalkan penyediaan dari Kabupaten Kudus, serta mengurangi tingkat penggunaan air tanah.
Adapun pelayannya mencakup 60.000 keluarga di 31 kelurahan yang belum memiliki akses jaringan SPAM dalam wilayah Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.
