Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan mengajukan penambahan modal ke Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk biaya replanting 15.000 ha sawit di Siak yang terkendala pembiayaan.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan penambahan biaya dari BPDP Sawit adalah satu-satunya solusi, mengingat petani atau pelaku usaha perkebunan sawit mengeluhkan tingginya suku bunga. Pemerintah Provinsi Riau juga tidak bisa menganggarkan di APBD karena rasionalisasi.
"Harga sawit belum membaik. Akibatnya, pelaku usaha perkebunan sawit mengeluhkan pembiayaan tingginya suku bunga. Kami akan meminta bantuan dana dari pusat melalui BPDP Sawit," katanya, saat diwawancarai, Senin (1/8/2016).
Andi juga telah membicarakan hal ini kepada asosiasi pengusaha perkebunan sawit dan pihak Bank Indonesia. Hal ini juga akan dibahas dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dibentuk Pemprov Riau dan Bank Indonesia.
"Pengajuan bantuan ini juga upaya pemerintah untuk menunjang produksi sawit di daerah itu," kata Andi.
Andi mengaku telah mendengarkan langsung aspirasi dari petani Siak. Menurut Andi, tidak hanya Siak, ada sekitar 60.000 hektare sawit di seluruh Riau yang akan ditanam kembali karena pohon sawit tidak lagi berproduksi.
Riau merupakan daerah penghasil tandan buah segar dan CPO terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 60 juta ton per tahun. Gubernur masih terus melakukan pembahasan untuk mengetahui secara pasti berapa bantuan yang diperlukan.
Sementara itu, Bupati Siak Syamsuar mengatakan satu hektare kebun sawit memerlukan dana sekitar Rp25 juta. Syamsuar mengatakan 15.000 ha kebun sawit itu sudah memasuki usia tua dan rentan tidak berproduksi.
Perkebunan sawit adalah salah satu mata pencarian masyarakat Riau, termasuk Siak. "Jika pemerintah pusat tidak memberikan bantuan, banyak rantai perekonomian di Siak yang akan terputus," katanya.
Syamsuar juga meminta persetujuan pemerintah provinsi agar petani diberi bantuan dana untuk menanam tanaman sela, yaitu padi. Hal ini bertujuan untuk menutupi melemahnya harga sawit dan untuk mengangkat perekonomian Siak.
Senada dengan pemerintah, pihak Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau juga mendorong pemerintah pusat BPDP Sawit untuk memberikan bantuan dana.
"Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi ini," kata Ketua GAPKI Riau Saut Sihombing.
Saut mengatakan pemerintah bisa menyampaikan hal ini kepada pihak asosiasi Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) untuk sawit swadaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
