Bisnis.com, PADANG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana mengajukan secara resmi upaya pengendalian harga daging sapi lewat mekanisme tarif, kepada Menteri Perdagangan yang baru Enggartiasto Lukita.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyebutkan kuota impor yang selama ini diberlakukan pemerintah tidak efektif menghambat kenaikan harga daging karena diberikan dalam periode kuartal, sehingga pemilik izin impor tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan daging dengan harga bersaing.
“Kami akan ajukan. Saya kira pengendaliannya lewat mekanisme tarif saja, sehingga semua pengusaha bisa impor,” katanya kepada Bisnis.com di Padang, Kamis (28/7/2016).
Dia mencontohkan komoditas bawang putih, ketika masih dalam bentuk kuota impor harga di pasaran mencapai Rp120.000 per kilogram. Sekarang ketika mekanisme tarif diberlakukan harga bawang putih menjadi hanya sekitar Rp25.000 per kilogram.
Apalagi, imbuhnya, kebutuhan impor sapi yang besar hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Kalau dibuka [tanpa kouta impor], semua orang bisa impor. Pengendalian lewat mekanisme tarif, jadinya lebih efektif,” ujar Syarkawi.
Dia menilai dengan menggunakan skema pengenaan tarif, maka diharapkan mampu meningkatkan pasokan daging sapi untuk masyarakat sekaligus menghindari terjadinya tindakan kartel.
Seperti tahun 2015 misalnya, pemerintah memangkas kuota impor sapi bakalan pada kuartal III menjadi 50.000 ekor, jauh lebih rendah dari kuartal II yang mencapai 250.000 ekor.
Pemangkasan itu menyebabkan pasokan daging sapi di pasar-pasar tradisional berkurang, karena perusahaan menahan pasokan ke rumah-rumah potong hewan, sehingga harga menjadi tidak terkendali.
Syarkawi berpendapat kebijakan pembatasan importasi daging sapi itu berpotensi memunculkan aksi kartel. Apalagi izin yang diberikan per kuartal. Idealnya, kalaupun tetap dilakukan kuota impor maka dibuka untuk satu tahun.
Dia menyebutkan lembaganya memprioritaskan pengawasan 11 komoditas pokok, seperti yang diinstruksikan presiden Jokowi untuk memastikan harga pangan di pasaran stabil, terutama di saat permintaan tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.
Ketua KKPU berharap terpilihnya menteri baru di bidang ekonomi terutama yang menjadi mitra strategis lembaga tersebut, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan meningkatkan koordinasi lembaga.
“Dua-duanya berpengalaman. Pak Enggar [Mendag] dan Pak Airlangga [Menperin] orang lama yang sangat memahami bidang yang dipimpinnya. Saya kira koordinasi akan lebih baik,” katanya.
