Bisnis.com, BOGOR- Pemerintah diminta membuat regulasi yang mengatur daerah-daerah memberlakukan kebijakan konsumsi pangan selain beras sebagai upaya komitmen diversifikasi pangan.
Ikeu Tanziha, Sekretaris Pascasarjana Program Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor mengatakan hingga saat ini gerakan diversifikasi pangan dinilai belum berhasil karena masyarakat masih menjadikan beras sebagai bahan konsumsi utama.
"Karena kita lihat selama ini meski ada beberapa daerah yang mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi pangan selain nasi, tetap saja mereka makan nasi," ujarnya di kampus IPB, Kamis (28/7/2016).
Menurutnya, daerah yang sudah memberlakukan imbauan program sehari tanpa konsumsi nasi sebagai komitmen diversifikasi pangan diterapkan di Depok. Belakangan, Kota Bandung juga mengadopsi imbauan gerakan sehari tanpa nasi tersebut.
Namun, kata dia, gerakan tersebut masih tidak populer dan rawan tidak digubris oleh masyarakat karena tidak memiliki regulasi secara resmi. Dengan begitu, hasilnya akan diabaikan masyarakat.
"Buktinya, imbauan one day no rice di Depok sekarang sudah tidak ada lagi. Itu tidak berlanjut karena beda kepemimpinan, beda kebijakan," paparnya.
Tetapi, dia optimistis apabila gerakan diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan selain beras seperti jagung, ubi, singkong hingga beras analog bisa diwujudkan apabila secara perlahan dilakukan dengan komitmen tinggi.
"Misalnya, mulai dari hal kecil, kita imbau setiap sekolah mengharuskan dalam sehari tertentu siswa tidak mengkonsumsi beras tetapi diganti dengan pangan lain, bisa saja berhasil," paparnya.
Okky Setyawati, Guru Besar Fakultas MIPA IPB mengatakan pemerintah dan masyarakat diimbau untuk memperhatikan kebutuhan pangan yang bermutu guna menjamin keamanan pangan.
Dirinya tekah melakukan penelitian bahwa tidak sedikit bahan pangan hingga pakan di Indonesia yang termasuk wilayah tropis kerap mengandung racun yang menempel saat panen.
"Maka harus dicermati setiap pangan yang dikonsumsi manusia. Masyarakat harus meyakinkan bahwa pangan yang dimakan tidak beracun," paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris menyatakan program sehari tanpa nasi yang sudah diberlakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya terpaksa dihapus karena dinilai tidak efektif.
