Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, Presiden Jokowi kembali merombak susunan kabinetnya. Tidak tanggung-tanggung, posisi otoritas fiskal pun diganti.
Dengan gaya bicaranya yang pelan dan sistematis, Sri Mulyani Indrawati memaparkan krusialnya peran fiskal dalam memacu perekonomian domestik saat ini. Apalagi, tidak ada dorongan yang kuat dari ekonomi global.
Rabu (27/7/2016) petang itu, pidatonya di depan seluruh pejabat Kementerian Keuangan bukan sebagai Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia, melainkan Menteri Keuangan yang baru.
Ya, pagi harinya, Presiden Jokowi menggeser posisi Bambang P.S. Brodjonegoro ke kawasan Taman Suropati menggantikan Sofjan Djalil di posisi Kepala Bappenas. Sementara itu, jabatan Menteri Keuangan diisi Sri atau yang akrab dipanggil SMI.
SMI menyadari situasi ekonomi saat ini masih sangat tertekan baik dari lingkungan internasional maupun domestik. Oleh karena itu, seluruh kebijakan fiskal sangat penting menjadi tumpuan akselerasi ekonomi.
Sesuai arahan Presiden, lanjutnya, instrumen fiskal harus digunakan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan kesempatan kerja. Tidak hanya itu, fiskal harus menjadi alat untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha.
Kepercayaan publik ini penting karena pemerintah berharap seluruh masyarakat bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang efisien. Dalam waktu dekat, pihaknya berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/ lembaga terkait fungsi fiskal ini.
“Adalah tidak mungkin untuk menjalankan fungsi ekonomi hanya mengandalkan APBN,” tuturnya.
Terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pihaknya akan melihat lebih detail setiap keputusan yang telah disepakati dan target yang telah ditetapkan. Satu hal, dia menegaskan tax amnesty tidak bisa sebagai satu tujuan yang berdiri sendiri (stance alone objective).
Tax amnesty, sambungnya, harus dilihat sebagai suatu hal yang menjadi bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab. Perbaikan pelaksanaannya pun masih bisa dilakukan.
Perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappenas ini mengaku akan melakukan perbaikan kinerja kementeriannya. Kemenkeu, menurutnya, harus mencerminkan kualitas birokrasi yang baik dan menjadi teladan.
Sejalan dengan itu, pihaknya meminta dukungan dari seluruh pegawai Kemenkeu, DPR, dan pihak lain yang hadir dalam serah-terima jabatan petang itu. Bahkan, pihaknya akan terus bertanya dan berkoordinasi dengan Bambang P.S. Brodjonegoro terkait berbagai kebijakan yang sudah dibentuknya.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diminta oleh Bapak Presiden Jokowi untuk kembali ke Indonesia dan mengembang tugas, yang saya tahu, tidak ringan,” ungkapnya.
