Bisnis.com, PALEMBANG - Pembangunan tol Palembang- Indralaya diperkirakan tidak akan banyak terkendala.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Selatan mencatat pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Palembang—Indralaya (Palindra) telah mencapai 91% dari total panjang jalan 22 kilometer.
Kepala BPN Wilayah Sumatra Selatan Arif Pasha mengatakan pihaknya telah menyelesaikan ganti rugi kepada yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan proyek jalan tol tersebut.
“Saat ini proses pelaksanaan telah mencapai 91% sudah diganti rugi kepada pihak yang berhak,” katanya saat acara penyerahan sertifikat program strategis 2016 dan peringatan Nuzulul Qur’an oleh Kepala BPN Ferry Mursidan, Senin (27/6/2016).
Dia mengatakan sementara sisanya, yakni 9% lahan sedang dalam proses ganti rugi di pengadilan karena merupakan sengketa.
“Sebanyak 9 persen ini dalam proses penitipan, sedang nilai ulang dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung,” katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov Sumsel menargetkan agar pembebasan lahan bisa selesai pada Juli 2016 mendatang.
Arif menambahkan, pihaknya tak hanya membebaskan lahan untuk proyek jalan tol, melainkan pembangunan strategis lainnya.
Dia memaparkan BPN Kanwil Sumsel juga melakukan pengadaan tanah untuk pusat pengembangan kerbau rawa di Banyuasin, yang mana tercatat sudah bebas 100%.
Selain itu ada pula pengadaan tanah pembangunan interkoneksi tenaga listrik Sumatra Jawa di Muara Enim, OKU, OKU Timur, dan OKI.
“Ada yang telah dibebaskan dan sebagian masih dalam proses penilaian KJPP dan musyawarah,” katanya.
Bahkan, lanjut Arif, BPN juga mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 dengan membantu pengadaan tanah pembangunan perluasan lintasan dayung dan jalan inspeksi di Jakabaring, Kota Palembang.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan, mengatakan pihaknya menilai proses pengadaan tanah di Sumsel cukup maju.
“Sumsel ini salah satu yang maju dan bagus [dalam proses pengadaan tanah], untuk jalan tol kan sudah,” katanya.
Kinerja BPN dalam pengadaan tanah itu, kata dia, membuat indeks pencapaian program BPN yang ada di daerah tersebut sudah mencapai 60%.
“BPN di Sumsel sudah selesaikan program mengenai legalisasi aset sekitar 60%, kami upayakan terus dilakukan percepatan dan dapat meningkat terus di setiap tahunnya,” katanya.
Kecepatan BPN Sumsel dalam selesaikan program tersebut memang sudah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian ATR tahun ini.
Terkait legalisasi aset, BPN Sumsel ditargetkan dapat melegalisasi aset sebanyak 51.358 bidang hingga akhir tahun ini, yang mana realisasinya telah mencapai 26.128 bidang.
Aset itu terdiri dari bidang prona 61,42%, pertanian 35,87%, UKM 41,2%,transmigrasi 80,79%, nelayan 25%, redistribusi 2,17% dan BMN 13%.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin mengungkapkan, pihaknya mengharapkan agar Kementerian ATR juga BPN Sumsel bisa terus membantu dalam hal legalisasi aset di daerahnya.
“Setiap pembangunan ataupun rencana yang positif, biasanya ada kendala. Dan rata-rata yang berpengaruh yakni pembebasan lahan. Di Sumsel pun begitu. Masalah lahan adalah hal yang paling krusial dan membutuhkan proses lama,” katanya.
