BUMDes Harus Dikelola Secara Profesional

Bisnis.com JAKARTA- Keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes harus dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian desa sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat di kawasan itu.

 

Peneliti ekonomi pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Jaenal Effendi mengungkapkan dana desa dan BUMDes saat ini telah menjadi primadona ekonomi perdesaan. BUMDes, sebagai perusahaan yang menaungi berbagai aktifitas ekonomi di desa, tidak hanya akan memberikan efek pada perkembangan ekonomi desa, namun juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi nasional.

 

“Yang penting BUMDes itu dikelola dengan baik, pasti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” ujarnya, Rabu (15/6).

Menurutnya, perusahaan milik desa itu bisa menjadi wahana untuk memasarkan berbagai produk unggula desa baik itu di bdiang pertanian, perternakan maupun usaha lain yang bersakla kecil dan menengah.

 

Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya, masyarakat desa perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat dalam pembentukan dan operasional BUMDes. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui secara persis perkembangan perusahaan itu, termasuk mengetahui secara persis posisi keuangan perusahaan.

 

“Hal ini merupakan wujud dari transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi di desan,” tambahnya.

 

Berdasarkan catatan Bisnis, pembentukan BUMDes yang dicanangkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melebihi target karena jumlah badan usaha itu telah berjumlah 12.115 unit. Padahal semula kementerian itu menargetkan jumlah BUMDes baru tidak melebih angka 5.000 unit.

Meski demikian, Menteri Marwan Jafar mengakui, jumlah BUMDes harus diiringi dengan kualitas dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi desa. Untuk itu, pihaknya saat ini memfokuskan diri pada upaya meningkatkan kualitas BUMDes.

 

“Sekarang upaya kita, adalah memastikan bahwa BUMDes yang ada bisa hidup mapan. Agar, BUMDes Memiliki dimensi keberlanjutan dalam jangka panjang,” katanya.

 

Dia mengatakan, BUMDes merupakan salah satu pilar demokrasi ekonomi, yang akan berkontribusi mendistribusikan usaha kecil di desa. Pihaknya berharap, pengembangan BUMDes selanjutnya tidak hanya didorong oleh bantuan dari pemerintah namun juga bisa mandiri dan bekerjasama dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan.

“Bantuan dari pemerintah yan digunakan untuk pengembangan BUMDes bentuknya hanya stimulan. Selebihnya, desa harus bisa mandiri dan kreatif,” ujarnya. (M.G. Noviarizal Fernandez).