Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi lemahnya konsumsi masyarakat, masih tertahannya investasi swasta, dan belum pulihnya kinerja ekspor membuat pemerintah menurunkan asumsi laju produk domestik bruto tahun ini menjadi 5,1% dari usulan awal 5,3%.
Penurunan asumsi itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan sementara RAPBN Perubahan 2016, Selasa (7/6/2016) malam. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengakui adanya pelemahan daya beli masyarakat.
“Target awal dimana konsumsi rumah tangga 5,1% itu mungkin agak berat untuk dicapai. Sehingga, kemungkinan konsumsi rumah tangga cuma 5% paling tinggi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan memang ada penurunan penjualan ritel konvensional seperti mal dan pasar grosir. Namun, pihaknya menyoroti ada perubahan pola belanja masyarakat ke lewat online (e-commerce).
Dari sisi investasi, pihaknya optimistis pertumbuhan investasi pemerintah masih bisa tumbuh tinggi. Pasalnya, kendati ada pemangkasan belanja, stimulus tetap besar karena tidak menyentuh belanja modal prioritas.
Namun, penggenjotan investasi pemerintah itu diyakini tidak secara simultan diikuti signifikannya investasi swasta. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini melihat pertumbuhan realisasi investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak secepat yang diharapkan.
Penggenjotan investasi swasta, lanjutnya, merupakan salah satu bagian dari upaya transformasi ekonomi dari basis konsumsi menjadi basis produksi. Dia mengakui transformasi itu tidak bisa berjalan singkat meskipun beberapa paket kebijakan sudah diluncurkan.
Selain itu, kondisi global yang masih lesu diperkirakan masih akan membuat performa ekspor masih terkontraksi tahun ini. Turunnya permintaan dari China yang diikuti masih rendahnya harga komoditas diyakini memukul kinerja ekspor Indonesia.
“Kami agak khawatir teritori positif ini sukar dicapai selama 2016,” ujarnya.
Kendati asumsi pertumbuhan ekonomi diturunkan, Bambang mengaku pemerintah tetap akan bekerja keras. Apalagi, dengan capaian 4,92% di kuartal I/2016, harus ada capaian hingga 5,3% di salah satu kuartal selanjutnya untuk mengejar rerata 5,1%.
“Kuartal II perkiraan saya bisa 5% lah,” ujarnya.
Kendati ada penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi, Bambang mengaku perubahan pada postur, terutama penerimaan pajak tidak banyak berubah. Apalagi, potensi penerimaan dari rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditaruh Rp165 triliun tidak bergantung pada pertumbuhan ekonomi.
“Penerimaan kan salah satunya banyak dari tax amnesty. Itu kan enggak terpengaruh dari growth, tapi kemampuan kita membujuk untuk ikut,” tegasnya.
