Bisnis.com, JAKARTA—Anggaran dana untuk seluruh jalan nasional sepanjang 47.017 kilometer yang mencakup perbaikan rehabilitasi, pemeliharaan, pelebaran maupun pembangunan jalan tahun ini tercatat menurun dibandingkan tahun lalu. Kondisi keuangan negara yang belum stabil diperkirakan menjadi penyebabnya.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga mengatakan berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, anggaran dana yang dikeluarkan tahun ini tercatat senilai Rp48 triliun sementara tahun lalu sekitar Rp53 triliun. Menurunnya anggaran ini akan kurang menguntungkan bagi pihaknya karena kementerian PUPR juga tengah membangun jalan baru yakni Trans Papua
“ Ya memang tahun ini alokasi dananya segitu, saya kurang paham juga, mengapa berkurang. Padahal kami juga tengah membangun jalan baru semisal Trans Papua. Namun itu ya tergantung kondisi keuangan negara juga,” katanya kepada Bisnis.com Rabu (1/6/2016)
Dia menjelaskan nilai Rp48 triliun itu belum termasuk dalam pemotongan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Setelah dipotong beberapa triliun mungkin masih di atas Rp40 triliun sekianlah,” ucapnya.
Di sisi lain, Kasubdit Standar Pedoman Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Atyanto Busono mengaku adanya efisiensi anggaran di Kementerian PUPR senilai Rp8.4 triliun akan berdampak pada program kualitas pencapaian target pemeliharaan yang dicanangkan.
Menurutnya, berkurangnya anggaran di Ditjen Bina Marga sekitar Rp5 triliun akan membuat pemerintah harus berupaya lebih keras mengejar target rasio kemantapan jalan nasional sebesar 98% pada 2019, dari posisi saat ini yang masih 89%.
Atyanto menyatakan terdapat total 488.181 kilometer jaringan jalan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berjumlah 47.017 kilometer, bertambah dari sekitar 36.000 kilometer pada tahun lalu. Sementara itu, sisanya merupakan jalan provinsi/kota/kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dia menuturkan, hingga kini masih terdapat sekitar 5% jalan nasional yang mengalami kerusakan parah yang membutuhkan penanganan khusus. Sementara sisanya cukup dilakukan pemeliharaan secara rutin.
Selain itu Danis menegaskan pemerintah tak pernah mengalokasikan dana perbaikan khusus lebaran, namun anggaran jalan nasional ini selalu disediakan setiap tahunnya yang mencakup pemeliharaan rutin. “Lebaran kami hanya memberi perhatian pada arus-arusnya,” tekannya
Danis mengungkapkan pada lebaran tahun ini pemerintah H-30 sampai dengan H+10 pekerjaan utama di seluruh badan jalan nasional akan dihentikan dengan kondisi fungsional atau baik. Pekerjaan yang tidak signifikan mengganggu arus lalu lintas pada beberapa ruas tetap berjalan sampai H-10.
“Jangan sampai arus mudik terganggu karena alat berat bahan dan material, kami pastikan H—30 tidak ada itu,” ugkapnya. Menurutnya, pengerjaan jalan nasional yang belum rampung dapat dilanjutkan seusai Lebaran.
“Banyak pengerjaan yang semestinya misal selesai Desember kami nggak paksa harus selesai H—30 bukan itu. Jadi bukan harus rampung pada H—30, tapi fungsional bisa dilalui saat lebaran,” tekannya
Hingga saat ini pemerintah telah melakukan pengechekan sebanyak tiga kali terhadap jalan nasional yang digunakan sebagai arus mudik/balik, dan akan terus melakukan pengechekan hingga H-14 ke depan.
Pada lebaran tahun ini infrastruktur jalan dan jembatan yang diantisipasi kesiapannya mendukung persiapan jalur lebaran tahun 2016 yakni Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumbar dan Sumut sepanjang 7.961,75 km dan 42,70 km jalan tol
Sementara Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali sepanjang 7.164,02 km dan 668 km jalan tolsedangkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 2.482,19 km
