Bisnis.com, JAKARTA— Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengkritik ketimpangan penguasaan kawasan hutan negara yang didominasi kepentingan industri dengan total sekitar 25, 54 juta hektare.
Komisioner ORI Alamsyah Saragih menuturkan pihaknya mendorong percepatan Program Prioritas Presiden Joko Widodo terkait dengan Reforma Agraria untuk membenahi persoalan ketimpangan penguasaan kawasan hutan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sedikitnya 25,54 juta kawasan hutan negara dialokasikan untuk kepentingan industri besar, seperti perkebunan dan hutan tanaman industri.
Hal itu tertuang dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019 terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang diluncurkan pekan lalu. Data yang dipakai bervariasi, yakni dari 2012 sampai dengan 2014. Selain Bappenas, laporan itu juga dikerjakan bersama dengan ORI.
Rincian penggunaan kawasan hutan itu adalah 23,90 juta hektare (IUPHHK-HA); 9,83 juta hektare (IUPHHK-HTI); 219.350 hektare (pelepasan untuk perkebunan); 219.350 (pinjam pakai tambang); dan 219.350 (IUPHHK-RE). Sehingga totalnya adalah25,54 juta.
Sedangkan alokasi untuk masyarakat, pemerintah hanya mengalokasikan total lahan sekitar 1,27 juta hektare. Ini terdiri dari hutan kemasyarakatan (80.833 hektare); hutan desa (67.737 hektare); hutan tanaman rakyat (168.448); dan pelepasan transmigrasi (962.000 hektare).
Oleh karena itu, Alamsyah menuturkan, pihaknya menduga terdapat praktik maladministrasi terkait dengan persoalan lahan. Di antaranya adalah lahan dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya.
"Dugaan itu terjadi, karena kami menerima banyak aduan terutama berkaitan dengan HGU," kata dia di Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Dia juga menyebutkan kebijakan masa lalu yang memberikan akses lebih besar terhadap perusahaan sudah menunjukkan ketidakadilan itu sendiri. ORI mendorong agar dilakukan segera redistribusi sumber daya agraria untuk mengatasi persoalan tersebut, di antaraya melalui percepatan program Reforma Agraria.
