Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal segera mengkonkretkan penggunaan satu data untuk pengambilan kebijakan strategis yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh data yang selama ini berbeda antar kementerian untuk disatukan dengan menggunakan data BPS.
Dengan demikian, dia mengatakan pengambilan keputusan, analisa dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
“Pangan salah satunya, lalu pengembangan industri. Mana yang perlu didorong lebih cepat supaya tepat sasaran dalam menggerakan usaha kecil dan menengah,” katanya usai pencanangan Sensus Ekonomi 2016, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/4/2016).
Dia mengatakan hal tersebut sejalan untuk mengetahui produktivitas dan daya saing dari berbagai kegiatan dalam rangka globalisasi persaingan ASEAN dan negara lainnya.
“Jadi akan lebih bisa mengetahui lebih akurat mana yang sebenarnya bidang usaha yang lebih kompetitif, mana yang tidak,” ujarnya.
Dia memperkirakan proses penyatuan data strategis seluruh Kementerian/lembaga akan memakan waktu hingga 6 bulan, sehingga implementasi penggunaan data ditaksir akan berjalan maksimal pada 2017.
Terkait dengan pelaksanaan sensus 2016 yang akan berlangsung pada Mei, Darmin mengatakan Presiden juga menginstruksikan BPS untuk menyajikan data yang akurat.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan penyajian data yang selama ini berbeda antar kementerian dan BPS untuk pemerintah mengambil keputusan, salah satunya terkait importasi beras.
“Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti ini. Di lapangan saya lihat beda lagi. Disodori 4 lembar data yang berbeda, mana yang harus saya pakai? Ini harus diakhiri,” ujarnya.
Dia mengatakan informasti strategis yang akurat menjadi hal krusial dalam mengambil kebijakan sehingga diharapkan BPS bisa mengumpulkan data sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
