Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap menengahi kebuntuan komunikasi antara pelaku usaha perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ketua Bidang Kemaritiman HIPMI Munafri Arifuddin memahami kuatnya desakan para pebisnis perikanan dan nelayan agar KKP merevisi sejumlah regulasi. Sebaliknya, dia menilai ada langkah berani yang telah dilakukan instansi tersebut untuk memperbaiki perikanan Indonesia.
“Kami melihat masalah (perbedaan pandangan) ini harus dituntaskan dan kami ingin berperan dalam penyelesaian ini,” katanya kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Sebagaimanan diketahui, sekelompok pelaku usaha dan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Rabu (6/4/2016). Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi beberapa kebijakan di sektor perikanan.
Kelompok tersebut mengklaim unjuk rasa adalah opsi terakhir karena selama ini KKP tidak melibatkan mereka dalam dialog dan konsultasi publik. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggap para pendemo digerakkan oleh pelaku usaha yang pernah terlibat dalam praktik Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.
Munafri berpandangan kebuntutan kedua belah pihak tersebut lebih disebabkan metode komunikasi. Berbeda dengan Gernasmapi dan kelompok asosiasi lain, dia mengatakan HIPMI justru berhasil bertatap muka dengan Susi untuk membeberkan dampak kebijakan KKP pada bisnis pengusaha muda.
“Komunikasi kami berjalan dengan santai dan komunikatif. Ibu Susi juga mendengarkan dan memberikan respon yang baik,” katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji membantah instansinya tidak pernah melakukan dialog dengan kelompok kontra kebijakan KKP. Meski demikian, dia mengakui persepsi kedua belah pihak sulit mencapai titik temu. “Bagi kami selama tidak melanggar aturan tidak apa-apa,” katanya.
