Bisnis.com, BREBES - Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mengurai kerumitan dalam proses sertifikasi tanah.
Jokowi mengatakan proses sertifikasi tanah di Indonesia masih rumit. Persoalan ini telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. "Dari [saya] lahir sampai sekarang, mengurus sertifikat lama," katanya katanya dalam Acara Peluncuran Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, Senin (11/4/2016).
Padahal, sertifikasi lahan menjadi aspek penting bagi petani dan nelayan dalam mengakses kredit perbankan. Rakyat membutuhkan sertifikat lahan untuk dijadikan agunan dalam mengambil kredit. Karena tak punya sertifikat, akhirnya petani dan nelayan banyak yang terjerat utang kepada rentenir.
Dia memperingatkan BPN untuk segera menyelesaikan masalah sertifikasi lahan. "Saya kasih peringatan kepada BPN. Tidak mau mendengar [ada kejadian] terlalu lama mengurus sertifikat," tegasnya.
Dia menambahkan saat ini dunia telah memasuki era digital yang serba cepat. BPN harus segera berbenah membangun sistem sertifikasi agar cepat dan sederhana. Dengan begitu, rakyat memiliki kemudahan dalam mengakses kredit sehingga cepat dalam berusaha. "[Sekarang] ini lama karena ruwet di BPN," jelasnya.
Setelah ada perbaikan sistem di BPN, Jokowi berprinsip rakyat tidak boleh dibiarkan sendiri mengurus sertifikasi. Dia meminta perbankan membantu rakyat bisa untuk pembiayaan sertifikasi.
Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan pemerintah telah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 9%. Bahkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah berani menurunkan suku bunga hingga 7%. "Silakan antre [ke bank], jangan meminjam ke rentenir lagi," ungkapnya. ()
